Rumusan Rakernas DKP 2005 : Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Rakernas DKP Tahun 2005 yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Mei 2005 di Hotel Dusit Mangga Dua, Jakarta dibahas mengenai isu penanggulangan kemiskinan serta strategi dan program dalam mengatasi isu tersebut.

Jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 24 % atau 47 juta jiwa, dan 60 % di antaranya merupakan masyarakat pesisir. Pada akhir RPJM (tahun 2009) diharapkan jumlah penduduk miskin menjadi hanya 7,5 %.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat muti dimensi dan ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, inftastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagat salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun umumnya mash bersifat parsial dan tidak terpadu. Akibatnya angka kemiskinan belum dapat diturunkan secara signifkan.

Secara substansial, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara multi dimensi, yaitu melalui peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta mengurangi beban pengeluaran mereka dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal ini dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, yaitu: (1) perluasan kesempatan kerja, (2) pemberdayaan kelembagaan masyarakat, (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dan. SDM, (4) perlindungan sosial, dan (5) penataan kemitraan global.

Guna mengimplementasikan strategi tersebut, program (rencana aksi) nasional yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009, meliputi : (1) pengelolaan ekonomi makro, (2) pemenuhan hak-hak dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan pemukiman, tanah, air bersih dan aman, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan partisipasi), (3) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, (4) percepatan pengembangan kawasan/wilayah.

Rencana aksi nasional tersebut dijabarkan ke dalam program-program DKP, antara lain :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
2. Budidaya pedesaan
3. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
4. Intensifkasi peningkatan mutu
5. Pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB)
6. Program/Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (MCRMP, COREMAP, COFISH, MFCDP, JFPR, OSRO, dll)