zaim_msi@yahoo.com

KENAPA HARUS SOEHARTO? Sebuah Keprihatinan Generasi 21….

2008-06-24T06:34:00.000-07:00

(Bagian 2)
Oleh: Zaim Mukaffi*
Richard Webb, mantan diplomat Inggris yang pernah bertugas di Indonesia pada 1998-2001, mengatakan, “…Kalau bukan karena Pak Soeharto, Indonesia tak akan menjadi seperti sekarang ini atau tidak akan memiliki infrastruktur seperti yang ada sekarang…Ia sudah meninggalkan warisan peninggalan yang sangat luar biasa bagi Indonesia dan bagi rakyatnya…”.

Pernah ingat juga Margareth Teacher Perdana Menteri Inggris pernah memuji setinggi langit keberhasilan Jenderal besar Soeharto Di dalam bukunya The Downing Street Years bahkan secara terbuka Dia mengatakan bahwa Soeharto adalah seorang pemimpin pekerja keras dan efektif, yang menyatukan Indonesia dengan tingkat perekonomian yang tumbuh pesat dan kondisi keuangan yang cukup baik. “Walaupun terjadi pelanggaran HAM di situ terutama di Timor Timur, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berjalan lancar dalam ukuran kriteria umum. …Saya terkesan…sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada pemimpin negara yang kaya raya akan minyak seperti Indonesia.”. belum lagi banyak pemimpin Negara-negara lain yang senada dengan kedua tokoh tersebut.
Seperti halnya Soekarno, Soeharto adalah legenda bangsa ini yang tak habis dikunyah, baik karena jasa-jasanya maupun sejumlah kesalahannya. Dialah Presiden RI yang secara dramatis mengubah tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia hingga ke taraf yang disegani di dunia, dari titik ekonomi yang mungkin paling mustahil dibayangkan pakar ekonomi manapun, inflasi yang mencapai 600 persen, harga beras naik 900 persen dan anggaran negara mengalami defisit 300 persen. Mungkin karena itu Soeharto kemudian banyak diakui sebagai pemimpin bangsa yang luar biasa, justru oleh banyak petinggi asing.
Faktanya Soeharto memang telah sanggup meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsanya. Di masa pemerintahannya, Indonesia adalah negara yang berhasil melakukan swasembada beras – sekitar tahun 80an- dan tak pernah kekurangan bahan pangan yang murah seperti yang kemudian dialami pada saat ini. Pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi sesuatu yang sangat umum yang bisa dinikmati masyarakat secara mudah, melalui program wajib belajar, Puskesmas, Perumnas dan sebagainya.Dia juga yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang disegani secara politik, ekonomi, dan pertahanan di tingkat regional hingga internasional. Sebagian besar negara Barat bahkan memujinya sebagai orang yang berjasa dan sanggup bekerja, meski kemudian negara-negara Barat itu jugalah yang ikut berperan memerosokkan Soeharto ke tubir kejatuhan.
Tapi anehnya, anak bangsa sendiri yang selama ini menikmati jasa besar beliau menghujat dan memaki nya tanpa henti dan bahkan menyalahkan sosok pemimpin besar seperti beliau, dan yang lebih tragis adalah orang-orang yang selama ini sangat dekat dan bahkan –ketika beliau masih hidup- memuji setinggi langit, mengolok-olok dan memprovokasi terhadap beliau selama ini. Sebuah keprihatinan yang luar biasa….???? Tentu….!!!
Namun jasa-jasa Soeharto lalu dianggap tak ada oleh sebagian orang, terutama mereka yang secara langsung merasakan bagaimana tindakan represif orde baru memperlakukan orang. Penumpasan PKI yang dinilai menelan korban ratusan ribu orang bahkan ada yang menyebut jutaan orang, perampasan hak orang untuk bersuara dan berpendapat, penghilangan paksa orang-orang yang bersuara kritis, pendekatan militer yang keras, maraknya korupsi dan sebagainya adalah sejumlah dosa yang dinilai harus dipertanggungjawabkan oleh Jenderal Soeharto, secara pribadi. Sebagian orang itu bahkan menganggap, tindakan represif yang dilakukan oleh Soeharto adalah sesuatu hal yang tak bisa dimaafkan begitu saja.
Sekarang Soeharto sudah pergi jauh dan meninggalkan kita semua selamanya….meninggalkan sebuah misteri yang sulit ditemukan pangkal ujungnya dan mungkin tidak akan ada penyelesaian. Apapun pendapat tentang Soeharto, kiranya perlu kita merenungkan kembali dan berfikir jernih. Tentunya, kita sebagai generasi sekarang atau bahkan mendatang –yang istilah saya adalah generasi 21- jangan di ceko’I oleh cerita bahkan sejarah palsu tentang pemimpin bangsa ini, jangan sampai generasi mendatang selalu mendengar dan membaca sejarah yang kotor tentang pemimpinnya, yang berakibat pada ketidak-hormatan dan keidak menghargai pada pemimpinnya. Akankah cerita tentang Soekarno akan terulang kepada Soeharto atau mungkin kepada pemimpin bangsa selanjutnya? Jangan sampai Habibi terjerat kasus lepasnya Timtim, Abdurrahman Wahid dengan kasus Buloggate, Megawati kasus Privatisasi dan bahkan SBY kenaikan harga BBM, akan menikmati hujatan dari anak bangsanya sendiri…!! Wallahu a’lam….

BENAR KATA PAK HARTO : BECIK KETITIK OLO KETORO
Orang yang melakukan kebaikan sebesar apapun tidak akan dilihat tapi ketika orang tersebut melakukan kesalahan sedikitpun akan kelihatan.dan diingat sepanjang masa.

Sebagai generasi mendatang tentunya kita menginginkan sesuatu, cerita atau bahkan sejarah tentang kebenaran tanpa didasari oleh kepentingan apapun…!!! Yang nantinya berdampak pada kebohongan publik…yaitu sejarah yang memang dilandasi oleh fakta tanpa ada muatan kebencian atau bahkan muatan apapun…..
Dengan adanya tulisan ini, bukan berarti penulis adalah pro Soeharto tetapi hanya bentuk keprihatinan anak bangsa yang MUAK dengan cerita-cerita yang tidak dilandasi oleh fakta dan terkesan dibuat-buat karena kebencian dan politis. Bukankah apa yang dituduhkan kepada Soekarno, Soeharto dan pemimpin lainnya belum terbukti sama sekali ……??????

Tulisan ini terinspirasi dari bukunya Retnowati Abdlgani-Knapp: Soeharto, The Life anda Legacy of Indonesia Second President.

* Penulis adalah generasi yang prihatin dengan cerita gombal yang tiada pangkal ujungnya

KENAPA HARUS SOEHARTO? Sebuah Keprihatinan Generasi 21….

2008-06-24T06:29:00.000-07:00

(Bagian 1)

Oleh: Zaim Mukaffi

Berbicara tentang Soeharto memang tiada akhir, pemimpin ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pemimpin yang paling kontroversial sepanjang sejarah Negara ini. Kenapa kontroversial ? Karena selama masa kepemimpinannya Soeharto dianggap bertanggung jawab terhadap beberapa kasus baik kasus HAM maupun isu KKN yang melibatkan keluarga cendana dan kroni-kroninya (walaupun sampai saat ini belum ada yang membuktikan terhadap kasus-kasus tersebut)

Tanpa mengurangi rasa hormat dan keberpihakan terhadap satu diantara dua kelompok yang berbeda, tulisan kecil ini mencoba untuk melihat secara jernih kepemimpinan HM. Soeharto secara mendalam.

Kasus HAM
Selama masa kempemimpinan Soeharto kebebasan bersuara dan berpendapat nyaris adanya. Siapapun yang dianggap bertentangan dengan kebijakan nya akan mengalami persoalan yang serius. Dan memang itulah gaya kepemimpinan HM. Soeharto yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.
Masih teringat kasus yang terjadi seperti Malari, Petisi 65, tanjung priok, kasus Semanggi 1 dan 2, serta isu kudeta militer yang dipimpin Soeharto (waktu masih menjabat KOSTRAD) terhadap Presiden Soekarno dan misteri Supersemar, merupakan sebagian dari kebijakan yang dianggap kontroversial pada masa kepemimpinan Soeharto.
Namun demikian dari beberapa kasus tersebut sampai sekarang nyaris tiada bukti yang menyatakan bahwa Soeharto terlibat secara langsung. Bagi kelompok yang pro cendana kasus tersebut bukan merupakan HAM berat karena kasus tersebut terjadi memang disebabkan oleh situasi politik yang tidak sehat pada masanya dan menyangkut masalah keamanan negara. Sedangkan bagi kelompok yang anti Soeharto (terutama korban) beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan kejahatan HAM yang harus di usut sampai tuntas.
Bagi sebagaian masyarakat khususnya generasi pasca Soeharto, isu-isu tersebut dianggap basi dan tidak mendasar. Sebab kasus-kasus tersebut diungkap tanpa adanya penjelasan yang detail dari pihak pelapor dalam hal ini LSM maupun dari pihak korban. Contohnya apa yang diungkapkan oleh Fajrur rahman, dimana dia dan teman-temannya ditangkap oleh beberapa orang berambut cepak (yang dianggap militer) karena berdemo untuk menentang kebijakan Soeharto, kemudian kasus semanggi yang menewaskan 6 mahasiswa Trisakti yang ditembak oleh sniper-sniper karena menurunkan Soeharto dari kursi Presiden.
Perlu dipahami bahwa kasus-kasus yang diungkapkan oleh korban ke publik merupakan versi korban dan terkesan sepihak. Kiranya perlu kita bandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh Emha Ainun Najib ketika rapat terbatas dengan Soeharto bersama dengan teman-temannya pada tanggal 19 Mei 1998, termasuk didalam rapat tersebut ada Gus Dur, Ali yafi dan lain-lain (SCTV, 28 Januari 2008) Emha mengatakan bahwa Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai presiden asalkan setelah dia turun keamanan bangsa terjamin. Namun kenyataannya kasus di Jakarta dan diberbagai daerah kebrutalan masa dengan menjarah, memperkosa, bahkan membunuh orang-orang yang dianggap berlawanan masih terjadi dan bahkan bisa dibilang sangat parah. Tentunya Soeharto sebagai Pemimpin bangsa ini -dan saya yakin siapapun pemimpinnya- harus bertindak secara hati-hati dan preventif untuk menghentikan masa yang sudah brutal tadi dengan mengutus panglima TNI yang saat itu Jend. Wiranto untuk bertindak cepat. Akhirnya TNI dan Polisi bertindak dilapangan untuk menghentikan kebrutalan masa yang semakin parah. Dan akhirnya terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Permasalahannya bagaimana jika TNI dan Polisi tidak bertindak???? Sedangkan masa menjarah, membakar dan mahasiswa menggunakan batu dan bom molotof untuk melawan TNI dan Polisi (lihat/putar ulang kasus semanggi dan Jakarta pada Umumnya). Ini yang perlu dijawab oleh kelompok yang anti terhadap Soeharto.
Saya kira kasus-kasus yang lain dimasa Soeharto pun demikian. Maka dari itu obyektifitas dari kedua belah pihak harus tetap dijaga. Dalam artian bahwa jangan saling menyalahkan tapi harus intropeksi diri agar permasalahn cepat terjawab.
Kasus penangkapan aktivis, pembunuhan dan kasus HAM lainnya menurut penulis harus dijelaskan persoalannya secara jelas dan gamblang kepada publik, jangan sampai cerita lama tersebut hanya sepotong saja sehingga rancu dan terkesan menyalahkan pemerintah saja dan yang lebih menyedihkan akan mengubah sejarah yang sebenarnya.
Namun yang pasti sampai Sekarang HM. Soeharto sudah meninggal sedangkan kasus tersebut belum terbukti satupun dan bahkan tidak ada bukti satupun yang menyatakan Soeharto bersalah secara Hukum. Masihkah dianggapa sebagai kejahatan HAM. Wallahu a‘lam.
Tulisan ini sengaja ditulis, bukan berarti pro atau anti terhadap kelompok tertentu, tetapi dilandasi oleh rancunya informasi yang ada….dan hanya merupakan pendapat pribadi……………Bagi pihak yang tidak sepakat dengan tulisan ini tentunya dengan senang hati akan diterima sebagai tambahan referensi…

Bersambung…….

KEMISKINAN NELAYAN: Bagaimana Solusinya?

2008-05-23T06:52:00.000-07:00

Oleh:
Zaim Mukaffi*

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya ikan, sumberdaya lingkungan, serta sumberdaya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan lingkungannya serta pengelolaan kegiatan manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan adalah manajemen kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya ikan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan pesisir yang sangat luas yang dihuni sekitar 2 juta nelayan dan petambak dan diperkirakan 60% dari nelayan di desa rata-rata pendapatannya masih di bawah kebutuhan minimalnya (Dahuri, dkk, 1996:31). Sangat ironis sekali dengan potensi yang begitu besar, saat ini masih banyak penduduk desa pantai yang memiliki taraf hidup tergolong rendah. Kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan.
Walaupun para nelayan mengambil peranan yang sangat signifikan dalam peningkatan produktifitas perikanan nasional, tetapi hal tersebut tidak berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Kehadiran program-program intervensi pembangunan, khususnya untuk masyarakat pesisir, seperti Co-fish dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), merupakan wujud pengakuan adanya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan (Kusnadi, 2006:11).
Secara umum, kemiskinan nelayan ini bersifat struktural dan merupakan residu dari pembangunan kelautan dan perikanan selama ini (Kusnadi, 2006:15). Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan tersebut sangat komplek dan akibat dari kemiskinan tersebut juga sangat komplek. Sering terjadi, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan berulang kembali menjadi sebab dari kelangsungan hidup kemiskinan, sehingga sangat sulit untuk memutuskan mata rantai kemiskinan tersebut. Karena itu, semakin mendalam pemahaman persoalan tentang kemiskinan nelayan dan mengerti secara baik faktor-faktor yang melatarbelakanginya, semakin tidak mengerti cara harus memulai untuk mengatasi persoalan kemiskinan nelayan itu.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN NELAYAN.
KETERSEDIAAAN SUMBERDAYA IKAN
Menurut Dirjen Perikanan (dalam Sugiarto dan Hadi, 2003:2) Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang luasnya 3,1 juta km2. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di Zona Ekonomi Ekslusive (ZEE) sekitar 2,7 juta km2, sehingga luas wilayah laut yang dapat dimanfaatkan sumberdaya alam hayati dan non hayati di perairan yang luasnya sekitar 5,8 juta km2. dengan Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.
Lahirnya Undang-Undang No. 5/1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Dari aspek geografi inilah para ahli sejarah ekonomi memulai kajian nusantara, dimana peran laut oleh Houben dikatakan “uncontested”. Peran perikanan sebagai salah satu industri di pesisir nampak masih sangat kecil (10% dari PDB Pertanian) dan berdasarkan data yang dilaporkan van der Eng sektor ini masih berada di bawah sektor lainnya dalam kurun waktu lebih dari satu abat terakhir. Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian lebih ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keppres 136/1999, atau kini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
Potensi sumberdaya alam yang besar dan daya serap tenaga kerja yang diperkirakan lebih dari 10 juta orang. menjadikan sektor ini penting. Pemerintah tahun 2006 ini bahkan menargetkan produksi perikanan mencapai 7,7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan tenaga kerja 7,7 juta orang, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 3,1% (5). Adapun Potensi ekonomi perikanan laut, Potensi Komoditas Produksi (mt) dan Nilai (US$ juta). dimana Perikanan laut mencapai 5.006 Mt atau $ 15.101, Budidaya laut 46.700mt atau $ 46.700, Budidaya payau 1.000 atau $ 10.000, Bioteknologi laut $ 4.000 Jumlah totalnya adalah $ 75.801. Perikanan laut diperkirakan menyumbang 78% dari total produksi perikanan tahun 2002 akan menjadi tumpuan sektor ini. Kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuhan lingkungan hidup, konflik dan dualisme ekonomi, serta tumpang tindihnya dan tidak berdayanya perangkat kebijakan, merupakan tantangan yang pada gilirannya akan berimbas pada keberkanjutan pertumbuhan sektor ini (Suadi:2006).

KETERBATASAN MODAL
Nelayan dalam memproduksi ikan memerlukan input produksi atau faktor produksi. Adapun wujud dari input produksi berupa modal (Uang), alat tangkap dan peralatan melaut lainnya seperti kapal/perahu. Kebanyakan nelayan di Indonesia modal menjadi persoalan yang sangat serius hal ini dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan modal. Nelayan masih mengandalkan modal dari juragan sehingga hasil produksinya tidak bisa dinikmati secara total oleh nelayan yang bersangkutan. Belum lagi diperparah oleh posisi nelayan yang 80% masih sebagai buruh tangkap sehingga menyebabkan hasil (pendapatan) nelayan menjadi rendah.

RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN
satu aspek yang (juga) menjadi akar kemiskinan nelayan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Ambil contoh nelayan Muncar, jumlah nelayan Muncar yang mencapai 10.707 nelayan hampir 60% berpendidikan dasar. Dengan demikian, keterbatasan tingkat pendidikan juga berdampak pada pemahaman proses penangkapan dan pemanfaatan hasil tangkapan. Banyak sekali nelayan yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan hasil produksi tangkapan seperti menggunakan bom ikan/dinamit, racun ikan atau putasium. Mereka (nelayan) tidak pernah memikirkan dampak di masa yang akan datang bahwa ikan yang di bom atau di putasium secara alamiah akan merusak ekosistem laut yang berakibat pada hilangnya bibit-bibit ikan.
Sedangkan dari aspek pasca penangkapan, nelayan tidak mempunyai inovasi produksi ikan sehingga berdampak pada nilai jual hasil penangkapan. Mereka lebih memilih menjual langsung kepada perusahaan atau pengepul ikan meskipun dengan nilai yang sangat rendah.

POSISI TAWAR YANG LEMAH
Terkait dengan mekanisme pemasaran, posisi tawar nelayan secara umum lemah. Untuk mendapatkan kebutuhan produksinya nelayan harus membeli dari penjual -yang terjadi dibanyak tempat- selalu dimonopoli oleh penjual atau pengusaha tertentu. Misalnya kebutuhan akan Es. Sebagai contoh, harga es balokan per baloknya adalah 6000, namun karena banyaknya nelayan yang membutuhkan es tersebut dan jauhnya perusahaan es balokan maka harga es naik menjadi 6500 rupiah. Artinya bahwa, mau tidak mau nelayan harus membeli dengan tambahan 500 rupiah.
Dari sisi penjualan hasil tangkapan ikan, harga ikan lebih banyak ditentukan oleh bakul. Seperti contoh kasus di pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Posisi nelayan memang sangat dilematis, dimana nelayan (terpaksa) menjual ikannnya dengan harga yang di tentukan oleh perusahaan. Walaupun seolah-olah harga di tentukan berdasarkan penawaran atau melalui mekanisme lelang. Disisi lain, tidak adanya alternatif penjualan yang lain yang bisa menampung hasil tangkapan ikan. Di Muncar, mayoritas hasil tangkapan nelayannya adalah ikan sardenella atau ikan lemuru yaitu 85% dari total penangkapan ikan, dimana ikan lemuru mempunyai banyak kelemahan-kelemahan yaitu jumlah tangkapan yang sangat banyak dan daya tahan ikan di atas laut sangat singkat. Maka tidak ada pilihan bagi nelayan selain melepas harga ikan sesuai dengan apa yang di tawar oleh bakul atau perusahaan. Sebab nelayan takut kalau ikan hasil tangkapannya busuk dan tidak laku di jual. Pun demikian dengan apa yang terjadi di banyak tempat di Indonesia.
Dengan nilai jual yang relatif rendah sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh nelayan sangat tinggi maka pendapatan bersih yang diperoleh nelayan akan sedikit. Sehingga take home pay yang diperoleh nelayan menjadi sangat kecil.

PEMBAGIAN HASIL YANG TIDAK ADIL
Menurut Kusnadi (2000:107), pendapatan nelayan disamping ditentukan oleh hasil ikan yang ditangkap juga ditentukan oleh pembagian hasil dengan juragan. Mengenai bagi hasil disesuaikan dengan tugas masing-masing Buruh (Wilson, 2006). Namun umumnya, yang terjadi dibanyak kasus adalah pembagian pendapatan yang tidak adil. Model pembagiannya adalah 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan tetapi pembagian ini setelah dipotong biaya produksi. Misalnya adalah apabila nilai penangkapannya adalah 1.000.000 rupiah, maka asumsikan seluruh biaya produksi yang meliputi, bahan bakar, konsumsi, biaya retribusi, biaya perawatan dan lain-lain sebesar 250.000 rupiah maka sisa sebesar 750.000 rupiah di bagi 2 antara juragan (50%) dengan nelayan (50%) dari keuntungan.
Apabila pola pembagian semacam ini masih berlaku maka sebenarnya nelayan mendapat beban ganda yaitu pendapatan yang lebih kecil dari yang semestinya nelayan dapatkan dan (hakikatnya) nelayan mengeluarkan biaya non teknis yaitu waktu dan fisik. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika nilai hasil tangkapan hanya 250.000 atau kurang dari nilai tersebut? Anehnya, kerugian produksi nelayan juga ikut menanggung.

LEMAHNYA LEMBAGA KELAUTAN
Keberadaan suatu kelembagaan sangat bermanfaat bagi nelayan agar dapat membantu pelaksanaan program pemerintah. Bentuk kelembagaan itu sendiri antara lain koperasi unit desa Mina bahari, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) dan beberapa kelompok nelayan lainnya.
Namun pada kenyataannya, Selama ini keberadaan kelembagaan nelayan belum sepenuhnya berjalan secara baik dan belum mampu menjadi wakil dari nelayan. Seperti KUD Mina Bahari, sebagai lembaga koperasi yang menyediakan berbagai fasilitas permodalan bagi nelayan ternyata belum bisa berbuat banyak. Disamping karena keterbatsan modal yang dimiliki, KUD Mina Bahari hanya menjadi wadah bagi nelayan pemilik/juragan dan tidak menyentuh pada nelayan kecil/buruh. Begitu juga HSNI, ternyata tidak bisa memberian perlindungan kepada hak-hak nelayan sehingga nelayan berada posisi yang sangat dilematis.

SOLUSI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN
PENATAAN WILAYAH PENANGKAPAN
Dengan adanya aturan wilayah tangkap bagi nelayan diharapkan bagi nelayan di daerah Kabupaten/kota yang mempunyai batas 4 mil laut dan Propinsi 12 mil laut adalah solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi konflik antar nelayan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan lebih intens lagi bagi aparat hukum (polisi air dan Lanal) untuk menegakkan aturan pemanfaatan potensi laut berdasarkan Zona Ekonomi Ekslusive laut. Seperti contoh nelayan dari Lamongan dan Tuban menangkapl ikan di daerah selat Bali hal ini berakibat terjadinya konflik antara nelayan Bali dan Banyuwangi dengan nelayan Lamongan da Tuban. Disamping itu, sosialisasi zona yang terus menerus dari pemerintah terhadap nelayan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nelayan supaya mampu mimahami akan pentingnya zona penangkapan ikan di suatu daerah.

PEMBERIAN BANTUAN MODAL
Menurut Marwoto (2004) Pemberian bantuan modal merupakan langkah kongrit yang harus dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah bantuan unit penangkapan kepada nelayan yang merupakan langkah yang secara langsung akan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Dengan adanya bantuan unit penangkapan maka pendapatan nelayan tidak lagi tergantung pada bagi hasil yang diperoleh dari pemilik unit penangkapan, tapi langsung dari besarnya nilai penjualan hasil tangkapan yang diperolehnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan tersebut harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, bantuan tidak diberikan pada perseorangan, tapi pada kelompok nelayan buruh secara tanggung renteng. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya suatu usaha bersama dimana masing-masing anggota menanggung jika ada kerugian dan sebaliknya memperoleh keuntungan yang sama bila ada hasil. Karena merasa sama-sama memiliki maka diharapkan setiap nelayan akan bersungguh-sunguh dalam menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaannya dapat ditunjuk seseorang yang dianggap mampu untuk bertindak sebagai koordinator atau ketuanya.
Kedua, unit penangkapan yang yang diberikan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nelayan. Dengan bantuan unit penangkapan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nelayan maka sudah dapat dipastikan bahwa unit penangkapan tersebut sesuai untuk dioperasikan di perairan dimana nelayan biasa melakukan kegiatan penangkapan dan tidak perlu lagi adanya proses untuk penyesuaian karena dirasakan asing oleh nelayan. Yang lebih penting, bahwa rasa memilikinya akan semakin kuat sehingga usaha penangkapan akan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam hal ingin memasukkan suatu inovasi baru, dapat dilakukan melalui dialog dari hati ke hati dengan nelayan dan dilakukan secara terbuka.
Ketiga, pengadaan unit penangkapan yang akan diberikan tidak melalui pendekatan proyek. Dengan pendekatan melalui proyek dalam proses pengeadaannya maka dari sisi biaya akan mengalami pembengkakan dibandingkan nilai riel dari unit penangkapan yang diberikan kepada nelayan. Pembekanan biaya terutama terjadi karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi proyek, pajak yang harus dibayar dan keuntungan bagi pelaksana pekerjaan. Selain itu, ada persepsi yang salah dari masyarakat yang menyangkut program pemnberian bantuan dari Pemerintah. Pada umumnya masyarakat memahami bahwa yang disebut sebagai proyek bantuan dari Pemerintah diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus kembali dan tidak harus berhasil. Masyarakat menjadi semakin pintar dan paham karena pengalaman yang diperolehnya selama ini.
Akan lebih baik jika mekanisme pemberian bantuan dilakukan dengan melalui Bank, dimana nelayan calon penerima bantuan diarahkan untuk berhubungan dengan Bank dimana dana dari Pemerintah dititipkan. Secara psikologis nelayan akan lebih taat pada saat berhubungan dengan Bank karena memahaminya bahwa unit penangkapan yang diperolehnya berasal dari kredit dan pasti harus dikembalikan. Namun demikian, prosedur yang berbelit harus dihindarkan agar tidak ada keegganan dari nelayan untuk mengurus ke Bank. Persyaratan adanya jaminan yang harus disediakan nelayan, jelas tidak akan pernah dapat dipenuhi oleh nelayan, dan oleh karenanya perlu ditiadakan.
Keempat, pemberian bantuan unit penangkapan harus disertai dengan pendampingan manajemen. Pendampingan manajemen sangat diperlukan mengingat bahwa selama ini nelayan terbiasa bertindak sebagai pelaksana atau operator saja. Segala kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk dapat berangkat ke laut tidak pernah terpikirkan karena biasanya disediakan oleh pemilik unit penangkapan. Untuk merubah sikap dan cara berpikir dari operator menjadi pengelola tidaklah mudah dan perlu waktu. Oleh karenanya diperlukan pendampingan manajemen sehingga terjadi proses perubahan secara bertahap.
Kelima, besarnya dana bergulir yang sudah terkumpul bukan menjadi indikator keberhasilan. Apabila besarnya dana bergulir yang terkumpul dijadikan tolok ukur keberhasilan maka akan mendorong petugas yang ada di lapangan untuk secara ketat menagih dana bergulir pada nelayan setiap kali menjual hasil tangkapan. Petugas lapangan tidak mau dinilai gagal dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, tujuan dari program yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga akan dinilai berhasil jika pendapatan nelayan meningkat sebagai akibat dari pemberian bantuan unit penangkapan.

PEMBERDAYAAN NELAYAN
Guna memberdayakan dan mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah pesisir –baca: nelayan-. Maka upaya-upaya yang dilakukan adalah (1) meningkatkan kemampuan manajemen organisasi nelayan berwawasan agribisnis, (2) meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelompok nelayan dalam menyediakan permodalan usaha, (3) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan kelompok nelayan dalam pemupukan modal usaha (capital formation) serta (4) meningkatkan dan mengefektifkan organisasi nelayan dalam pengelolaan usaha.
Untuk memperkuat kelompok-kelompok yang telah dibentuk, maka dilakukan pemberdayaan wadah kelembagaan perikanan dalam menunjang agribisnis perikanan. Peningkatan kemampuan kelembagaan nelayan dapat dipandang sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh guna memberdayakan dan mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah pesisir. Karena itu upaya ke arah peningkatan kemampuan wadah kelembagaan nelayan sangat perlu untuk dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) Memberi pengetahuan kepada nelayan tentang wadah kelembagaan yang cocok di sektor perikanan, (2) Meningkatkan kemampuan baik pengetahuan maupun ketrampilan nelayan menjaga dan menciptakan wadah kelembagaan perikanan dan (3) Memberi pengetahuan kepada nelayan tentang cara-cara pengusulan pemupukan modal usaha perikanan dan pengusulan wadah kelembagaan.

PERBAIKAN SISTEM BAGI HASIL
Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian tangkapan antara pemilik kapal/perahu atau orenga dengan pandhiga berdasarkan norma-norma yang berlaku. Persepsi yang digunakan adalah bahwa perahu sebagai satu unit produksi, sistem bagi hasil yang berlaku berbeda-beda karena tingkat kebutuhan akan jumlah pandhiga yang diperlukan, spesialisasi pekerjaan, dan biaya operasi dan pemeliharaan. Mengenai sistem bagi hasil di mana pendapatan dikurangi biaya produksi dibagi dua. Artinya, seluruh pendapatan dipotong biaya produksi secara keseluruhan dan sisanya dibagi 2 antara juragan dengan nelayan buruh (ABK), di mana juragan memperoleh 50% dan buruh nelayan memperoleh 50%. Hal ini akan sesuai dengan UU. No. 16 Tahun 1964, dimana pembagian hasil penangkapan dilakukan setelah seluruh pendapatan nelayan dikurangi biaya produksi. Berbeda dengan apa yang selama ini terjadi di lingkungan nelayan (yang hampir terjadi di Seluruh Indonesia) bahwa pembagian 50:50 sebelum dibagi biaya produksi.

PENGUATAN LEMBAGA KELAUTAN
Dalam tahap awal, kelembagaan yang perlu dikembangkan adalah Kelompok Nelayan Buruh, yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi nelayan buruh untuk mengkonsolidasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan jumlah nelayan buruh yang sangat banyak dan dominan dan tergabung dalam suatu organisasi akan dapat meningkatkan posisi tawar terhadap nelayan pemilik sehingga tidak ada lagi hubungan kerjasama yang tidak saling menguntungkan. Peran kelembagaan Kelompok Nelayan ini diharapkan seperti peran kelembagaan pekerja di sektor industri dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Bagi nelayan yang bekerja di perikanan industri (skala besar) penerapan ketentuan upah minimum regional sudah seharusnya juga diterapkan, apalagi waktu kerja dan resiko kerja bagi nelayan lebih berat dibandingkan dengan pekerja/buruh industri. Sudah waktunya sistim Hubungan Kerja Industrial Pancasila juga diterapkan di bidang perikanan.
Di sisi lain, mengingat jumlahnya yang banyak, sudah sewajarnya jika Pemerintah mulai memberikan perhatian kepada Kelompok Nelayan Buruh ini. Dapat dipastikan bahwa mereka juga memerlukan pembinaan, dan justru merekalah yang harus dibina agar dapat diperoleh peningkatan produksi perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan. Meningkatnya produksi akan diikuti dengan peningkatan nilai jual hasil tangkapan dan pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan.
Dalam tahap berikutnya, Kelompok Nelayan Buruh secara bertahap dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi Kelompok Usaha Bersama pada saat memiliki kemampuan untuk melakukan investasi untuk mengadakan unit penangkapan secara bersama. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh dengan mekanisme yang sama dengan adanya bantuan unit penangkapan yang berasal dari Pemerintah
Disamping itu penguatan lembaga permodalan juga sangat penting demi menunjang atau mempermudah proses produksi perikanan laut bagi nelayan. Maka dari itu KUD Mina sebagai lembaga keuangan di sektor kelautan perlu memberikan modal kepada nelayan khususnya nelayan buruh, sehingga dapat memperoleh hasil produksi lebih baik. Paling tidak dapat mengurangi ketergantungan pada juragan ikan.

* Penulis adalah Alumni MEP UGM Yogya Angkatan 28

BATAS MINIMUM NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL, Wajarkah?

2008-05-20T23:14:00.000-07:00

Sebuah keprihatinan....

Oleh:
Zaim Mukaffi*

Teman saya sempat curhat tentang batas minimal nilai akhir ujian nasional menjadi 5.25, dia mengatakan bahwa apa mungkin kita sampai ke Surabaya secara bersamaan dengan yang lain, sedangkan kita pakai motor yang lain pakai mobil, itupun ada yang mobil Jeep, Sedan dan ada yang mobil umum. Bagaimana dengan tetangga sebelah yang hanya punya sepeda pancal...???

Kiranya curhat teman saya tersebut bisa menjadi potret terhadap kondisi pendidikan di negeri ini. Terutama menyangkut kebijakan pemerintah yang meningkatkan batas minimal nilai ujian akhir nasional.
Perubahan kebijakan dari EBTANAS menjadi UAN dengan batas minimal nilai tertentu menjadi kontroversi berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi siswa, guru dan sekolahan.
Tulisan ini mencoba melihat dari dua sisi kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan Batas minimal kelulusan siswa dan sekolah sebagai pelaksana kebijakan.

Pihak Pemerintah
Pemerintah beralasan bahwa untuk saat ini salah satu upaya yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas lulusan adalah dengan cara meningkatkan batas minimum nilai kelulusan dari 4.25 menjadi 5.25 dan bahkan akan terus meningkat sampai 7.00. Kalau kita cermati upaya tersebut merupakan langkah cerdas Pemerintah untuk meningkatkan hasil lulusan. Sebab parameter prestasi belajar siswa hanya dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa.
Menurut pemahaman penulis paling tidak ada dua dampak yang muncul dari kebijakan tersebut, yaitu pertama, upaya tersebut akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Dengan adanya batas minimal kelulusan dari 4.25 menjadi 5.25 atau bahkan seterusnya, setidaknya akan menjadi jurus ampuh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Siswa akan selalu di hantui oleh batas nilai sehingga mau tidak mau mereka harus belajar sungguh-sungguh dan serius agar memperoleh nilai minimal kelulusan tersebut.
Kedua, bagi pihak sekolahan –baca: guru- akan termotivasi untuk selalu bersungguh-sungguh didalam mengajar anak didiknya. Guru tidak lagi bersantai-santai didalam memberikan pelajaran terhadap siswa. Guru dituntut untuk berkompetisi dan berkompetensi pada pengajaran baik itu pada metode maupun sistem mengajar.

Pihak sekolah

Bagi pihak sekolahan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang sangat tidak populis dan terkesan sepihak. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar sekolah terhadap kebijakan tersebut, pertama, dari segi pendanaan sekolah, antara sekolah Negeri dengan Swasta dan sekolah dibawah naungan Diknas maupun Depag masih sangat timpang.
Kedua, Fasilitas, antara sekolah negeri dan swasta masih sangat jauh, terutama sekolah swasta yang ada di pelosok. Persoalan tersebut sangat penting sebab keberadaan fasilitas sekolahan –laboratorium, perpustakaan dll- sangat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dan guru sendiri. Ketiga, letak Geografis, keberadaan sekolah tentunya sangat mempengaruhi kualitas siswa, antar sekolahan yang ada di kota atau sekitar kota dengan sekolahan diluar kota atau bahkan di pedalaman. Bagi sekolah di kota atau sekitar kota tentu akses komunikasi lebih cepat dibandingkankan dengan diluar kota atau bahkan di pedalaman. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan siswa didalam memahami pelajaran.
Keempat, guru. bisa dibayangkan di satu desa di Kalimantah Tengah, dimana satu sekolah hanya di bimbing oleh seorang guru, pun demikian terjadi di banyak tempat di kawasan timur Indonesia mulai dari NTT, NTB, Papua dan Maluku, tidak jarang satu sekolah hanya punya satu atau dua orang guru. Ini artinya apa? Bahwa seorang guru disamping menjadi guru di banyak mata pelajaran juga merangkap sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, TU bahkan tukang kebun. Belum lagi diperparah dengan kompetensi guru yang masih sangat minim. Coba bayangkan, guru agama mengajar IPA, dan sebaliknya guru IPA juga ngajar agama? Ironis memang...????
Implikasi
Melihat fakta tersebut, tentu harus menjadi pertimbangan serius dari pemerintah untuk menyamaratakan nilai akhir ujian nasional. Sangat tidak wajar apabila masih banyaknya perbedaan antara fasilitas, jumlah dan kualitas guru serta –khususnya- keuangan sekolah. Sehingga disama ratakan antar sekolah satu dengan yang lain.
Menurut penulis Upaya pemerintah tersebut memaksakan kehendak dan sangat tidak masuk akal. Mengapa? Sebab antara sekolah satu dengan yang lain dari beberapa apek diatas sangat timpang. Sehingga muncul pertanyaan, apa mungkin bisa di samakan apabila indikator penunjang keberhasilan siswa tidak sama?
Konsekuensi logis yang dilakukan oleh pihak sekolahan – baca: guru- adalah melakukan segala cara agar siswanya mencapai batas minimal nilai kelulusan 5.25. yaitu dengan cara memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyontek atau kerja sama antar siswa pada saat ujian, bahkan di banyak kasus guru memberikan jawaban kepada siswa. Apa dampak dari upaya guru tersebut? Tidak lain adalah Pertama, menjaga reputasi guru dan sekolahan. Kedua, agar saat penerimaan siswa baru (PSB) sekolah mendapatkan siswa karena nilai ujian siwa disekolah-nya tinggi dan semua siswa lulus 100%.
Melihat fakta tersebut, kiranya pemerintah harus meng-instropeksi diri terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Memang nilai 5.25 bagi sekolah dengan fasilitas lengkap masih tergolong rendah tetapi bagi sekolahan pinggiran 5.25 masih sangat tinggi dan sulit dicapai. Hal ini cukup beralasan sebab antar sekolahan masih terjadi ketimpangan di berbagai aspek baik itu jumlah dan kualitas guru, keuangan sekolah serta fasilitas penunjang belajar siswa.

Solusi

Perlu kiranya bagi pemerintah untuk memberikan hak yang sama antar sekolah swasta dengan negeri, pinggiran dengan perkotaan, dibawah naungan Depag maupun Diknas. Bukankah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 mengatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama???? Menurut pemahaman penulis maksud pasal tersebut adalah memberikan isyarat bahwa semua yang menyangkut kegiatan belajar mengajar (KBM) baik itu kompetensi guru, kesejahteraan guru, fasilitas sekolahan dan lain-lain yang berkaitan dengan KBM dibiayai oleh negara. MAMPUKAH...????? kalau pemerintah belum mampu untuk memenuhi hal tersebut maka Kebijakan pembatasan nilai kelulusan siswa 5.25 menjadi TIDAK WAJAR dan terkesan dipaksakan...dan kalau hal ini tetap dipaksakan kiranya UUD 1945 pasal 33 ayat 1 perlu di amandemen, dengan merubah bunyi dari pasal tersebut menjadi ” sekolah Negeri mendapatkan hak yang sama”. Wallahu a’lam....

* Pemerhati pendidikan.....

Ketika Nelayan Banyuwangi Lebih Suka Mitan Daripada Solar

2008-04-29T21:01:00.000-07:00

Bengkel Mesin Kapal Ramai, SPBU Sepi Pembeli
Banyaknya nelayan yang memanfaatkan minyak tanah (Mitan) untuk bahan bakar perahu dan kapal di daerah Muncar, Banyuwangi, membawa berkah bagi pemilik bengkel. Sebab, order (pesanan, Red) perbaikan perahu meningkat drastis.

Namun sebaliknya, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual solar di pelabuhan langsung anjlok penjualannya.
AGUS BAIHAQI, Banyuwangi
---

Cuaca di Pelabuhan Muncar siang itu cukup panas. Nelayan terlihat berseliweran hingga membuat pelabuhan yang luas itu ramai. Tidak ketinggalan, beberapa tukang becak yang mengangkut belasan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) berlalu lalang. Beberapa truk yang mengangkut es batu juga berjajar di bibir pantai.

Para nelayan yang akan bekerja mencari ikan ke laut, terlihat bergerombol di sekitar pantai. Mereka menunggu perahu kecil yang akan mengantarnya ke kapal slerek milik juragannya. Kapal itu berada di laut yang agak jauh dari pantai. Dengan membawa bekal yang dan berkalung sarung, para buruh nelayan itu sesekali terlihat bersendau gurau.

Di tengah kesibukan nelayan bersiap melaut, di ujung selatan pelabuhan tampak beberapa orang yang tubuhnya belepotan oli sedang bekerja serius. Mereka berada di sebuah gedung yang di atasnya tertulis perbengkelan. Salah satu orang di gedung itu terus memelototi mesin diesel yang sudah dibongkar. "Mesinnya gosong, banyak yang harus diganti," cetus Kuslan, salah satu tukang saat koran ini mendatangi bengkel itu, kemarin.

Tukang bengkel yang tinggal di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar itu menjelaskan, onderdil mesin diesel itu gosong, karena menggunakan mitan. "BBM untuk mesin perahu dan kapal nelayan, banyak yang menggunakan minyak tanah. Dampaknya, mesin mudah rusak," jelasnya.

Sejak banyak nelayan yang menggunakan mitan, perbengkelan di Pelabuhan Muncar itu kebanjiran ’pasien’. Hampir setiap hari, mesin perahu dan kapal yang rusak selalu datang. "Meski sudah dioplos dengan oli atau solar, minyak tanah itu pelicinnya tetap kurang. Sehingga mesin mudah terbakar," tutur Kuslan.

Mesin mesin mengkonsumsi mitan biasanya rusak jarum nosel, pompa minyak, seker, dan pir seker. Bila sudah terbakar, semua onderdil mesin itu harus diganti baru. "Karena banyaknya mesin yang rusak, saya sekarang bekerja pagi hingga sore. Padahal, biasanya siang sudah selesai semua," terangnya.

Meski sudah diganti baru, onderdil itu tidak bisa bertahan lama. Biasanya, mesin diesel perahu dan kapal yang menggunakan mitan harus diturunkan dan diservis dua hingga tiga kali setiap bulannya. "Kalau BBM menggunakan solar, mesin biasanya diservis satu kali dalam empat atau lima bulan," timpal Suyanto, tukang bengkel lainnya.

Bagi tukang bengkel mesin kapal dan perahu, banyaknya nelayan yang memanfaatkan mitan untuk BBM justru membawa berkah. Sejak nelayan ramai-ramai menggunakan mitan, ’pasiennya’ jadi naik 50 persen. Padahal, setiap kapal sudah punya ahli mesin. "Tapi, bengkel kita tetap ramai. Dibanding saat nelayan menggunakan BBM solar, mesin yang rusak dan dimasukkan ke bengkel naik sampai 50 persen. Dan, penghasilan kita juga jadi naik," ungkapnya.

Bagaimana dengan SPBU? Jika bengkel mesin perahu bisa mengambil keuntungan dari maraknya penggunaan mitan, SPBU yang menjual solar di daerah pelabuhan justru dirugikan. "Setiap hari, nelayan yang membeli solar sangat kecil," keluh Ahmad, karyawan SPBU solar di Pelabuhan Muncar, kemarin.

Penjualan solar di SPBU itu juga tergantung dengan kelancaran peredaran mitan di daerah Muncar. Bila mitan lancar, maka nelayan yang membeli solar di SPBU hanya sekitar 300 liter setiap harinya. Tetapi, bila penyaluran mitan untuk nelayan tersendat, penjualan solar bisa mencapai 4 ton setiap harinya. "Untuk ngirit, banyak nelayan yang menggunakan minyak tanah ketimbang solar," terang Ahmad.(irw)

Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Produktifitas Karyawan

2008-04-16T21:18:00.000-07:00

SKRIPSI

Oleh:
Zaim Mukaffi*
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang angkatan 1999

Pembimbing: Drs. Salim Al-Idrus, Ec. M.A., MM.

INTISARI
Sumberdaya manusia merupakan satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan, karena keberadaannya sangat menentukan terhadap dinamisasi mobilisasi perusahaan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang selalu berusaha meningkatkan kualitas sumberdayanya supaya dapat menjalankan aktifitas kerjanya dengan maksimal. Salah upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah program kualitas kehidupan kerja, dimana program ini terfokus pada penciptaan suasana lingkungan kerja yang manusiawi. Dengan adanya program ini diharapkan terciptanya produktifitas kerja karyawan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori atau penelitian penjelasan. Dimana bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktifitas karyawan bagian produksi pada perusahaan rokok valas Kedungkandang Malang.

Penelitian ini menggunakan analisis secara statistic, dimana mengacu pada metode regresi linier berganda pada tingkat signifikansi 0.05. adapun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variable kualitas kehidupan kerja secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikanj terhadap produktifitas karyawan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya Fhitung > Ftabel (4.280>2.46). sedangkan berdasarkan pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa variable lingkungan kerja thitung -0.698 < thitung -1.984. variable Upah dengan thitung 1.310 < thitung 1.984. variable partisipasi karyawan dimana thitung -2.939 > thitung -1.984. variable restrukturisasi kerja thitung 2.804 > thitung 1.984. dengan demikian dapat diketahui bahwa variable yang paling dominant dari kualitas kehidupan kerja adalah partisipasi karyawan, yang ditunjukkan dengan koofisien beta sebesar -0.317.

Sedangkan analisis korelasi menunjukkan bahwa koofisien dari kualitas kehidupan kerja dapat diperoleh nilai sebesar R2 = 0.190. hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai produktifitas karyawan dapat dijelaskan oleh persamaan segresi sebesar 19% sedangkan sisianya 81% dipengaruhi oleh variable lain diluar persamaan model R.

Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru di Indonesia

2008-04-16T21:15:00.000-07:00

Oleh: Zaim Mukaffi*

Pendahuluan
Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era global ini, semua pihak perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Pihak-pihak yang ikut meningkatkan mutu pendidikan adalah pemerintah, masyarakat, stakeholder, kalangan pendidik serta semua subsistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun meningkatkan prestasi yang telah diraih.

Dari pihak yang disebutkan di atas, dalam pembahasan tulisan ini yang disoroti hanya masalah guru, sebab guru menjadi fokus utama dari kritik-kritik atas ketidakberesan sistem pendidikan. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa, pada sisi lain guru juga menjadi sosok yang paling diharapkan dapat mereformasi tataran pendidikan. Guru menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan di sekolah yang lebih baik.
Permasalahan guru di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai dan jelas hal ini ikut menentukan mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional kita yang rendah, menurut beberapa pakar pendidikan, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya mutu guru itu sendiri di samping faktor-faktor yang lain. Maka, sebenarnya permasalahan guru di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif, yaitu menyangkut semua aspek yang terkait berupa kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya” (Purwanto, 2004).
Rendahnya kualitas tenaga kependidikan, merupakan masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Katakan saja sebagai contoh, motivasi menjadi tenaga pendidik/guru di kebanyakan sekolah selama ini dikarenakan dan hanya dilandasi oleh faktor pengabdian dan keikhlasan, sedangkan dari sisi kemampuan, kecakapan dan disiplin ilmu dikatakan masih rendah (Hujair, 2003: 226). Hal ini, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan tentu mengalami kesulitan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Maka, masalah pokok dalam pendidikan pada dasarnya adalah masalah yang terkait dengan faktor kualitas tenaga guru (Mimbar dan Sulthonie, 2001).
Tuntutan profesionalisme guru tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah : Kompotensi profesional, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi (kurikulum), kompetensi bidang pembelajaran (menguasai materi pelajaran), teknik dan metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, mampu menyelesaikan masalah, pengabdian pada masyarakat. Kompetensi personal, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, komitmen pada tugas, berdisiplin tinggi, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang gaul dan ”funky” sehingga menjadi dambaan setiap orang, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat.

Profesionalisme Guru
Berbicara tentang profesional guru sangat komprehensif. Profesi guru harus dilihat dari kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik dan metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen pada tugas, harus dapat menjaga kode etik profesi, di sekolah ia harus menjadi "manusia model" yang akan ditiru siswanya, di masyarakat menjadi tauladan. ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional, yaitu : Pertama, memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. Ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. Keempat, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas dan kelima, seyogianya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya”( Ruspendi, 2004).
Malcon Allerd (2001) mengatakan, bahwa selain kelima aspek itu, sifat dan kepribadian guru amat penting artinya bagi proses pembelajaran adalah adaptabilitas, entusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati, dan kerjasama yang baik. Guru juga dituntut untuk mereformasi pendidikan, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar di luar sekolah, perombakan struktural hubungan antara guru dan murid, seperti layaknya hubungan pertemanan, penggunaan teknologi modern dan penguasaan iptek, kerja sama dengan teman sejawat antar sekolah, serta kerja sama dengan komunitas lingkungannya (Ruspendi: 2004).
Pandangan ini, menunjukkan bahwa betapa tingginya profesionalisme guru, tetapi apabila dilihat dari kondisi guru yang ada mulai dari aspek kemampuan, kesejahteraan dan fasilitas yang memadai, terasa sulit bagi guru untuk survive mengikuti tuntutan ini. Dengan demikian, profesionalisme guru tidak hanya berpulang pada guru itu sendiri, tetapi diperlukan political will dari pemerintah, dukungan, penghargaan, perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui in service training. Maka, untuk lebih jelas menurut hemat penulis, perlu mencermati perkembangan dan permasalahan profesi guru, kompetensi penting profesi guru, dan upaya meningkatkan profesionalisme guru.

1. Perkembangan dan Permasalahan Profesi Guru
Profesi guru adalah termasuk profesi yang tertua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada zaman prasejarah proses belajar mengajar berlangsung melalui pengamatan dan dilakukan oleh keluarga (Purwanto: 2005). Proses pembelajaran dilakukan one-to-one dari rumah kerumah dan di tempat-tempat ibadah. Katakan saja, sistem dan model pembelajaran lebih bercorak individual, artinya para murid belajar secara individual pada guru satu persatu. Tuntutan profesi guru juga mengukuti perkembangan dan model pembelajaran pada saat itu. Pada saat sekarang ini, sejalan dengan perkembangan sistem persekolahan, maka profesi guru juga telah dan terus mengalami perubahan mengikuti tuntutan perubahan tersebut
Profesi guru pernah menjadi profesi penting dalam perjalanan bangsa ini dalam menanamkan nasionalisme, menggalang persatuan dan berjuang melawan penjajahan. Profesi guru pada zaman dulu merupakan profesi yang paling bergensi dan menjadi dambaan bagi generasi muda pada saat itu. Tetapi, sayangnya pada beberapa dekade yang lalu dan masih berlanjut sampai kini profesi guru dianggap kurang bergengsi, kinerjanya dinilai belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Persoalan guru semakin menjadi persoalan pokok dalam pembangunan pendidikan yang disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan masyarakat dan perubahan global. Hingga kini persoalan guru belum pemah terselesaikan secara tuntas (Purwanto:2005). Patut diakui, bahwa guru selalu diberikan beban dan tanggung jawab yang berat dalam usaha mendidik anak bangsa, tetapi perhatian pada profesi mereka, berupa peningkatan kualitas melalui pelatihan, inservice training profesi, reward dan penghargaan yang memadai belum optimal diberikan pada mereka. Para pengamat dan penilai pendidikan dengan kapasitas ilmunya dengan mudah memberikan kritik terhadap profesi guru yang dianggap kurang bergengsi, kinerjanya yang dinilai belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi solusi jalan keluar yang bersifat action belum optimal diberikan pada mereka berupa pelatihan pada bidang pengetahuan dan keterampilan baru secara periodik.
Pada era reformasi dan disentralisasi pendidikan saat ini, guru semestinya dapat lebih mendapatkan pemberdayaan baik dalam arti profesi maupun kesejahteraan. Mengapa? Karena saat ini pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan yang terkait dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru tentu dapat langsung dipantau oleh pemerintah daerah (Suyanto:2004) . Tetapi usaha itu belum terlihat secara nyata dilakukan oleh pemerintah, sementara guru selalu dihadapkan pada tuntutan profesionalisme dan harus mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat di masyarakat. Katakan saja, guru sekarang berhadap dengan kondisi ”ekstrim” yaitu akan terjadi percepatan ilmu pengetahuan melalui informasi internet dan media yang lain. Siswa atau mahasiswa, mungkin akan memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada guru. Guru, tidak lagi dapat memaksa pandangan dan kehendaknya, karena mungkin para siswa atau mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang lebih dari infromasi yang mereka peroleh. Sebab ilmu pengetahuan akan terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran dan pandangan yang tersosialisasi melalui media informasi internet dan media informasi lainnya (Hujair , 2004: 95). Misalnya saja, kalau dulu siswa hanya menerima materi dari sumber tunggal, yakni guru. Tetapi, kini siswa akan menerima materi dari banyak sumber. Guru, bukan lagi satu-satunya sumber belajar, karena siswa dapat belajar dari siapa saja dengan bahasa yang mereka kuasai ( Mastuhu,1999 : 34).
Guru sekarang, harus menguasai kemampuan akademik, pedagogik, sosial dan budaya, teknologi informasi, mampu berpikir kritis, mengikuti dan tanggap terhadap setiap perubahan serta mampu menyelesaikan masalah. Guru tidak hanya datang ke sekolah melulu untuk mengajar saja sebagai tugas rutinitas dan kemampuan untuk mengelola kelas saja juga tidak cukup lagi. Tetapi, guru diharapkan dapat menjadi pemimpin dan sebagai agen perubahan yang mampu mempersiapkan anak didik agar siap menghadapi tantangan perubahan global dan era informasi di luar sekolah (Naniek Satijadi: 2004).
Dapat dikatakan bahwa persoalan guru di Indonesia sangat terkait dan terletak pada masalah-masalah kualifikasi yang rendah, kemampuan profesional, pembinaan yang terpusat, perlindungan profesi yang belum memadai dan perseberannya yang tidak merata sehingga menyebabkan kekurangan guru di beberapa lokasi. Segala persoalan guru tersebut timbul oleh karena adanya berbagai sebab dan masing-masing saling mempengaruhi (Purwanto:2005). Dengan demikian, permasalahan guru, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat terkait dengan mutu profesionalisme guru yang dianggap belum optimal. Oleh karena itu, permasalah guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut dengan semua aspek yang terkait yaitu aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru dan fasilitas.

2. Kompetensi Profesi Guru
Profesionalisme guru dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah kompetensi bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan serta kompetensi bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat. Pengembangan profesionalisme guru meliputi peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja (performance) dan kesejahteraannya. Guru sebagai profesional dituntut untuk senatiasa meningkatkan kemampuan, wawasan dan kreativitasnya masing-masing yang saling mempengaruhi. Depdiknas, 2001, merumuskan beberapa kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti kompetensi kepribadian, bidang studi, dan pendidikan dan pengajaran (Suparno, 2004:47).
Masyarakat dan orang tua murid telah mempercayakan sebagian tugasnya kepada guru. Tugas guru yang diemban cukup mulia dan berat, karena dari limpahan tugas masyarakat dan orang murid tersebut, antara lain adalah kemampuan guru mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dalam arti luas, keterampilan menjalani kehidupan (life skills), nilai-nilai (value) dan beliefs. Dari life skills ini, guru diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi proses pembelajaran yang didasarkan pada leaning competency, sehingga outputnya jelas. Dari sini, guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengembangkan dan membangun tiga pilar keterampilan, yaitu : (1) Learning skills, yaitu keterampilan mengembangkan dan mengola pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat. (2) Thinking skills, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan masalah secara optimal. (3) Living skills, yaitu keterampilan hidup yang mencakup kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada daya juang, tanggungjawab dan kepekaan sosil yang tinggi (Sudjarwadi dalam Hujair, 2003: 199). Selain itu, guru sebagai pendidik bukan hanya mampu mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi guru juga dilimpahkan tugas padanya untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan. Apabila dicermati, sungguh berat tugas guru, tetapi penghargaan pada profesi guru kurang optimal dan selalu dinilai kinerjanya rendah. Apapun itu semua, mau tidak mau, guru harus memiliki kompetensi yang optimal dalam usaha membimbing siswa agar dapat siap menghadapi kenyataan hidup (the real life) dan bahkan mampu memberikan contoh tauladan bagi siswa, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan dan menjadi dambaan setiap orang.
Guru akan berhadapan dengan persoalan yang serius yaitu sekolah akan berubah dari format kelas menjadi selolah bersama dalam satu kota, sekolah bersama dalam satu negara, bahkan bersama di dunia atau sekolah global. Maka, dapat dikatakan dengan kemajuan teknologi informasi, sekolah bersama yang diikuti oleh siswa dalam jumlah besar tersebut dapat terlaksana. Indikator ini, terbukti dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini sudah mampu meraih semua titik yang terpencil sekalipun dan masyarakat mulai belajar serta mendapatkan informasi dan ilmu dari berbagai sumber seperti radio, televisi, komputer internet, media masa dan media yang lain. Sekolah sebagai institusi pendidikan mungkin akan tergeser perannya dan sudah tidak menjadi sumber informasi satu-satunya, bahkan bukan lagi menjadi pencetus sumber informasi yang mutakhir. Kata kuncinya adalah harus berubah, karena apabila tanpa adanya kesadaran untuk malakukan perubahan, perkembangan kemajuan dunia akan menjadi ancaman untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga usang ( Surakhmad, 2002).
Kondisi pembelajar yang disebutkan di atas akan berpengaruh pada rutinitas kehadiran guru secara fisik di kelas. Artinya, kehadiran guru secara fisik dalam ruangan yang di sebut kelas, mungkin tidak lagi menjadi keharusan dan yang menjadi keharusan adalah adanya perhatian dan aktivitas secara mandiri terhadap sesuatu persoalan yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi interaktif. Sejalan dengan perubahan format belajar klasikal ke belajar bersama secara global tapi mandiri tersebut, dapat dipastikan bahwa peran guru juga akan berubah.
Dari paparan di atas, pertanyaan kompetensi profesi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi penting profesi guru adalah: Pertama, kompetensi pada bidang studi dan pendidikan/pengajaran, yaitu mengharuskan guru untuk menguasai kurikulum, menguasai materi pelajaran, menguasai teknik dan metode mengajar. Kemampuan pada bidang studi, yaitu menuntut pemahaman pada karakteristik dan isi bahan ajar, menguasai konsepnya, mengenal betul metologi ilmu tersebut, memahami konteks ilmu tersebut dengan masyarakat, lingkungan dan dengan ilmu lain. Jadi, guru tidak cukup hanya mendalami ilmunya sendiri tetapi bagaimana dampak dan relasi ilmu tersebut dalam kehidupan masyarakat dan dengan ilmu yang lain (Suparno, 2004: 51). Dengan demikian, guru diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sedangkan kemampuan guru dalam bidang pembelajaran/pendidikan, yaitu guru harus memiliki ”pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan siswa, menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik (Suparno, 2004: 52). Kedua, kompetensi sosial, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, dapat berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, pengabdian pada masyarakat. Ketiga, kompetensi persolan atau kepribadian mencakup aktualisasi diri, kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, berpikir kreatif, kritis, refletif, mau belajar sepanjang hayat”. (Depdiknas, 2001, dalam Suparno, 2004: 47), mengikuti perubahan, komitmen pada tugas, berdisiplin tinggi, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat.
Tuntutan ke dapan, guru harus diuji kompetensinya secara berkela untuk untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembanga. Maka, dapat dipastikan bahwa profil kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa, yang dimulai dari kemampuan menganalisis, merencanakan atau merancang, mengembangkan, dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan. Maka, kemampuan-kemampuan yang selama ini harus dikuasai guru juga akan lebih dituntut aktualisasinya. Misalnya saja, kemampuannya dalam merencanakan pembelajaran dan merumuskan tujuan, mengelola kegiatan individu, menggunakan multi metoda, dan memanfaatkan media, berkomunikasi interaktif dengan baik, memotivasi dan memberikan respons, melibatkan siswa dalam aktivitas, mengadakan penyesuaian dengan kondisi siswa, melaksanakan dan mengelola pembelajaran, menguasai materi pelajaran, memperbaiki dan mengevaluasi pembelajaran, memberikan bimbingan, berinteraksi dengan sejawat dan bertanggungjawab kepada konstituen serta, mampu melaksanakan penelitian (Purwanto, 2004).
Dengan demikian, langkah-langkah dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru: Pertama, guru harus menguasai kemampuan-kemampuan dan keterampilan dasar pembelajaran secara baik. Kedua, guru berusaha meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan dalam bidang keterampilan baru yang diperluakn guru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, harus mau membuat penilaian atas kinerjanya sendiri atau mau melakukan otokritik terhadap kinerjanya sendiri. Keempat, kritik yang membangun, pendapat dan berbagai harapan masyarakat harus menjadi perhatian sebagai upaya perbaikan kinerja guru. Kelima, guru harus berusaha memperbaiki profesionalismenya sendiri dan masyaraakat hanya membantu mempertajam dan menjadi pendorong untuk meningkatkan profesi guru.

3. Upaya Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme
Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, maka guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut : Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalismenya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu (1) persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, (2) sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan vang lebih baik, (3) untuk memenuhi standar profesi ini, guru harus belaiar secara terus menerus sepanjang hayat, (4) guru harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, artinya upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru. Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui networking inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses sosial yang lainnya. Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, semua sektor dan bidang dituntut memberikan pelayanan prima kepada kastemer atau pengguna. Maka, Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna yaitu siswa, orangtua dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik vang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir.

Persoalan Sertifikasi guru
Masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai yang dikemuakakan di atas, diperlukan upaya peningkatan terhadap profesionalisme guru tersebut. Diperlukan upaya penilaian terhadap kinerja guru secara berkala untuk menjamin agar kinerja guru tetap memenuhi syarat profesionalisme. Tampaknya, Menteri Pendidikan Nasional, akan mencanangkan guru yang profesional. Tetapi, wacana yang mencuat ini terkait dengan rencana kebijakan tersebut adalah sertifikasi dan uji kompetensi guru, sebagai suatu wujud langkah untuk meningkatkan kualitas guru. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, tanpaknya pemerintah memandang perlu pembentukan sebuah badan independen profesi guru yang akan menilai profesionalisme guru. Badan tersebut, nantinya akan mengeluarkan sertifikat bagi para guru yang dinilai memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan sebagai profesi guru.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa badan independen tersebut nantinya berada di luar LPTK dan anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang memiliki keperdulian dan integritas untuk itu dapat menilai dan menjaga kewibawaan profesi guru. Badan tersebut mewakili stakeholder atau kepentingan publik, mulai dari pengguna, penyedia, pengatur, dan pengawas tenaga kependidikan. Lebih lanjut menurutnya, bahwa program dan penetapan kelulusan pendidikan profesi, juga ditentukan oleh badan profesi tersebut dan akan disusun persyaratan sehingga tidak semua LPTK dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut. Kebiajakan ini, tentu akan berdampak serius pada lembaga-lembaga pendidikan yang memproduk tenaga keguruan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang berkualifikasi sajalah yang dapat dibenarkan untuk mendidik para calon guru.
Rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan dan selalu mendapatkan julukan pahlawan tanpa jasa. Namun pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi, artinya daripada membentuk badan baru, akan lebih baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK] atau universitas keguruan eks IKIP diberdayakan untuk melakukan sertifikasi guru. Lembaga-lembaga kependidikan yang menyelenggarakan program Akta IV sebagai upaya untuk sertifikasi guru perlu ditingkatkan kualitas, sehingga memiliki kualifikasi untuk dapat mendidik para calon guru.

Kesimpulan
Permasalah guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut dengan semua aspek yang terkait, yaitu aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru, dan tersedianya fasilitas yang memadai.
Rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan. Tetapi, pemerintah harus mengikutsertakan guru-guru atau tenaga kependidikan sebagai variabel penting dalam ”badan independen sertifikasi guru” tersebut dan badan tersebut tetap berada dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK] atau pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi tetapi akan lebih baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK] atau universitas keguruan eks IKIP diberdayakan untuk melakukan sertifikasi guru. Lembaga-lembaga kependidikan yang menyelenggarakan program Akta IV sebagai upaya untuk sertifikasi guru, perlu ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi profesional penyelenggaraan, kurikulum, metode pembelajaran, sistem peneilaian dan manajemennya, sehingga memiliki ”kualifikasi” untuk dapat mendidik para calon guru yang profesional

*Penulis Adalah Guru MTs Miftahul Huda Tegalpare Muncar Banyuwangi. Alumni UGM Yogyakarta

Peningkatan Profesionalitas Guru di Indonesia

2008-04-16T21:10:00.000-07:00

Oleh:
Zaim Mukaffi*

Pendahuluan
Pengembangan dan peningkatan mutu profesionalitas guru Indonesia bukan persoalan mudah dan jangka pendek, melainkan persoalan pelik dan jangka panjang. Oleh karenaitu, baik guru maupun masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dan berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalitas guru (wiyono, 2005). Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak boleh hanya sekali jadi, karena profesionalitas guru terus berkembang, tidak pernah mengenal kata berhenti. Tanpa profesionalitas, guru tidak mungkin diharapkan menjadi pemicu utama peningkatan mutu pendidikan khususnya pembelajaran

Rendahnya mutu pendidikan khususnya pembelajaran Indonesia merupakan cerminan rendah atau kurangnya mutu profesionalitas guru dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pembelajaran. Rendahnya mutu profesionalitas guru-guru di Indonesia menurut Rasio (2006) disebabkan antara lain:
1.masih cukup banyak guru Indonesia baik yang bertugas di SD/MI maupun di SLTP/MTs dan SMU/SMA yang tidak berlatar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan dan bidang studi yang dibinanya.
2.masih sangat banyak guru Indonesia yang memiliki kompetisis rendah dan memprihatinkan.
3.masih banyak guru di Indonesia yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri, mengembangkan profesionalitas diri atau memutakhirkan pengetahuan mereka secara terus-menerus dan berkelanjutan, meskipun cukup banyak guru Indonesia yang sangat rajin menaikkan pangkat mereka dan sangat rajin pula mengikuti program-program pendidikan kilat atau jalan pintas yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan.
4.masih sangat banyak guru Indonesia yang kurang terpacu, terdorong, dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesi mereka sebagai guru.

Namun demikian masih ada sisi-sisi positif dari profesi seorang guru, antara lain:
1.guru sudah memiliki jiwa dan semangat pengabdian dan pengorbanan yang sangat tinggi, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat disebut mengagumkan. Walaupun upah yang mereka terima masih sangat kecil.
2.guru sudah berusaha keras dengan mengikuti derap perubahan pendidikan dan pelajaran, yang walaupun diliputi rasa ketidak berdayaan.
3.guru sudah berupaya kuat untuk memajukan diri dan menambah pengetahuan meskipun sering terjebak oleh pihak-pihak yang sekedar mencari keuntungan

Permasalahan-permasalahan tersebut yang selama ini menjadi persoalan –yang sampai saat ini- belum terselesaikan. Maka dari itu, komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru mutlak diperlukan agar tercipta kualitas guru yang kompeten sehingga berdampak pada terciptanya siswa/pelajar yang berkualitas dan kompetitif.

Profesionalitas Guru
Menurut Muallifah (2006) guru yang profesional adalah guru yang ahli dibidangnya, mempunyai kemampuan tinggi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, serta berwawasan luas. Warti (2006) mendefinisikan profesionalitas guru, pertama, bersangkutan dengan profesi, kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu.
Seseorang yang dipekerjakan sebagai guru tentunya telah memiliki surat keahlian mengajar (akta atau sejenisnya) dari lembaga yang berwenang. Sebuah LPTK tidak akan meluluskan peserta didiknya jika mereka dinilai belum layak untuk mengajar. Dalam artian bahwa guru tersebut;
1.belum menguasai subyek materi pelajaran.
2.belum menguasai metodologi pengajaran, dan
3.belum memahami filosofi pengajaran dan pendidikan.
Dengan kata lain, calon guru pada sebuah LPTK telah dibekali dengan kepandaian khusus mengajar. Dengan demikian, tidak ada guru yang telah tamat pendidikan keguruan tanpa bekal profesional. Berprofesi sebagai guru sebenarnya telah siap sejak awal akan konsekuensi logis dari pekerjaan yang diembannya. Bahwa kita berhadapan dengan manusia (murid), bukan barang. Bahwa dalam dunia pendidikan, guru dituntut proaktif akan perkembangan ilmu dan dinamika kehidupan. Di sisi lain, guru harus memahami diri bahwa upah kerjanya tidak besar.
Sebagai guru yang profesionalitasnya telah dicetak sejak di LPTK, kiranya tidak pantas apabila guru dituding sebagai pekerja yang tingkat profesionalitasnya rendah, apalagi dikatakan kurang.

Tantangan Profesionalitas Guru
Selama ini (bahkan mayoritas) bahwa pendidikan di Indonesia masih menggunakan teacher centered atau pendidikan terpusat pada guru (Subagyo,2006) hal ini dirasa kurang efektif sebab tidak ada kreasi yang muncul dari potensi siswa atau dengan kata lain sistemnya harus di ubah menjadi student centered. Disamping itu, arah kebijakan pemerintah terlebih pasca otonomi daerah daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum lokal atau muatan lokal dalam kurikulum pendidikannya. Oleh karena itu, guru dituntut adanya kemampuan secara kompetitif. Adapun tantangan guru profesional kedepan adalah;
1.persoalan rambu-rambu atau acuan pelaksanaan, arah kebijakan pendidikan, paradigma sistem pendidikan, termasuk sistem dan kurikulum yang selalu mengalami perubahan.
2.semakin cepatnya perkembangan tehnologi sehingga menuntut guru lebih proaktif terhadap perkembangan tersebut.
3.kesempatan guru yang sangat terbatas dalam mengembangkan kemampuannya..
4.sistem yang selama ini digunakan oleh guru masih monoton sehingga berpengaruh terhadap pola pikir siswa.
5.kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib/kesejahteraan guru.

Srategi Peningkatan Profesionalitas Guru
Guna mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalitas guru, sudah barang tentu kendala-kendala dan tantangan harus segera diatasi. Kendala personal, ekonomis, struktural, sosial dan kultural harus dipecahkan supaya guru bebas dan berkembang. Hal itu dapat dilakukan antara lain:
1.secara personal harus dilakukan pemberdayaan diri para guru Indonesia, pemacuan dan pemotivasian guru dan pendampingan guru.
2.secara ekonomis, pemerintah maupun masyarakat harus bertekat sekaligus merealisasikan peningkatan kesejahteraan guru terutama masalah gaji atau penghasilan guru, mengurangi berbagai pungutan dan meningkatkan berbagai fasilitas profesional guru.
3.secara struktural, pemerintah harus melakukan deregulasi peraturan yang mengatur guru, melonggarkan atau membebaskan guru agar berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran dan memberikan kebebasan dan kedaulatan kepada guru untuk menjalankan profesinya.
4.secara sosial masyarakat harus banyak terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pengembangan profesi guru dan pemerintah harus lebih banyak lagi melakukan promosi guru.
5.secara kultural, harus dikembangkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu, budaya pembelajaran, berorientasi profesional dan nilai-nilai profesi yang mengutamakan kejujuran.
Profesionalisme guru dapat diukur melalui kualifikasi akademik, kompetensi yang dikuasai, dan sertifikasi yang dimilikinya. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut;
1.memiliki bakat, minat, dan idealisme,
2.memiliki kualifikasi pendidikan dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas.
3.memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas.
4.memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi.
5.bertanggung jawab atas paksanaan tugas keprofesionalan.
6.memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7.memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan.
8.memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9.memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenanganmengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan.
Guru yang profesional disamping memiliki prinsip-prinsip profesional diatas, juga dapat dilihat melalui kualifikasi akademik, kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. dan sertifikasi (Sopratno,2006). Ketiga aspek tersebut di jelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Penilaian Profesionalitas Guru

Penilaian Profesionalitas Guru
Sub-Sub Profesionalitas
Keterangan

Profesionalitas guru
Kualifikasi akademik

Kompetensi
1.kompetensi pedagogik
2.kompetensi kepribadian
3.kompetensi sosial
4.kompetensi profesional

Sertifikasi
1.pendidikan profesi
2.pendidikan sertifikasi

Terkait dengan tingkat pendidikan guru

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

Kemampuan guru tentang kepribadian yang mantap, berakhlak, arif, bijaksana erta menjadi teladan siswa.

Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada peserta didik.

Diperoleh melalui pendidikan profesi

Pendidikan profesi calon guru
Pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan

Pelaksanaan sertifikasi
Tempat penyelenggaraan sertifikasi

E. Kesimpulan
Guna mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalitas guru kendala-kendala dan tantangan harus segera diatasi. Kendala tersebut adalah personal, ekonomis, struktural, sosial dan kultural harus dipecahkan supaya guru bebas dan berkembang. Dalam upaya meningkatkan Guru yang profesional maka seorang guru harus memiliki prinsip-prinsip professional dan melalui kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi.

*Penulis Adalah Guru MTs Miftahul Huda Tegalpare Muncar Banyuwangi. Alumni UGM Yogyakarta

PERANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN

2008-04-16T21:07:00.000-07:00

oleh:
ZAIM MUKAFFI

Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, apakah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Muncar sudah berfungsi dengan baik, dan menganalisis apakah keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Muncar dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari kuisioner yang diberikan kepada responden nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Muncar.

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif menguji tentang fungsi dan kelayakan Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Muncar, sedangkan analisis kuantitatif menguji tentang pendapatan nelayan. Menggunakan uji beda dua rata-rata, penelitian ini menguji pendapatan nelayan yang menjual di TPI dan nelayan yang tidak menjual di TPI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65,7% TPI berfungsi dengan baik dan 52,4% TPI layak digunakan untuk pelelangan, sedangkan hasil pengujian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil data dari uji signifikansinya diperoleh hasil 0.002 < α =0,05 (df =45), karena nilai < α maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok nelayan baik di TPI maupun Non-TPI tidak memiliki varian yang sama. Jadi, ada perbedaan pendapatan antara nelayan yang menjual ikannya melalui fasilitas TPI maupun tidak.

Kata-kata kunci : Tempat pelelangan ikan, nelayan, pendapatan

Rumusan Rakernas DKP 2005 : Penanggulangan Kemiskinan

2007-10-04T10:52:00.000-07:00

Dalam Rakernas DKP Tahun 2005 yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Mei 2005 di Hotel Dusit Mangga Dua, Jakarta dibahas mengenai isu penanggulangan kemiskinan serta strategi dan program dalam mengatasi isu tersebut.

Jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 24 % atau 47 juta jiwa, dan 60 % di antaranya merupakan masyarakat pesisir. Pada akhir RPJM (tahun 2009) diharapkan jumlah penduduk miskin menjadi hanya 7,5 %.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat muti dimensi dan ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, inftastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagat salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun umumnya mash bersifat parsial dan tidak terpadu. Akibatnya angka kemiskinan belum dapat diturunkan secara signifkan.

Secara substansial, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara multi dimensi, yaitu melalui peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta mengurangi beban pengeluaran mereka dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal ini dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, yaitu: (1) perluasan kesempatan kerja, (2) pemberdayaan kelembagaan masyarakat, (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dan. SDM, (4) perlindungan sosial, dan (5) penataan kemitraan global.

Guna mengimplementasikan strategi tersebut, program (rencana aksi) nasional yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009, meliputi : (1) pengelolaan ekonomi makro, (2) pemenuhan hak-hak dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan pemukiman, tanah, air bersih dan aman, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan partisipasi), (3) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, (4) percepatan pengembangan kawasan/wilayah.

Rencana aksi nasional tersebut dijabarkan ke dalam program-program DKP, antara lain :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
2. Budidaya pedesaan
3. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
4. Intensifkasi peningkatan mutu
5. Pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB)
6. Program/Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (MCRMP, COREMAP, COFISH, MFCDP, JFPR, OSRO, dll)

Identifikasi Beberapa Alat Penangkapan Ikan

2007-10-04T10:49:00.000-07:00

Dalam upaya pengendalian terhadap kegiatan - kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum yang menyangkut pengaturan penggunaan beberapa jenis alat penangkap ikan dan cara operasinya. Ada beberapa jenis alat penangkap ikan dan cara penangkapan yang secara khusus dilarang dan dioperasikan di beberapa wilayah bahkan diseluruh wilayah perairan Indonesia seperti penggunaan pukat harimau, pengoperasian pukat udang dan pukat ikan yang ditarik oleh 2 (dua) kapal, penggunaan bahan peledak, racun dan aliran listrik untuk menangkap ikan. Namun untuk keberhasilan pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut tidaklah cukup upaya penegakan hukum secara konsisten dan bertanggungjawab.

Untuk efektifnya pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya di bidang penangkapan ikan diperlukan adanya kemampuan teknis bagi petugas perikanan, terlebih bagi petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang bertanggungjawab serta petugas pengawas perikanan khususnya yang sudah berstatus sebagai Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat mengidentifikasi berbagai jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh Pemerintah.

Tabel Alat Penangkap Ikan Yang Diperbolehkan Oleh Pemerintah Indonesia
No

Nama Kelompok

Jenis - Jenis Alat Penangkapnya
1
Pukat Kantong (Seine Net) - Pukat Ikan - Pukat Udang (Shrimp Trawler)
- Dogol
- Pukat Pantai
- Pukat Cincin (Purse Seine)
- Jaring kantong yang lain
2
Jaring Insang (Gill Nets) - Jaring Insang Hanyut - Jaring Insang Lingkar
- Jaring Insang Tetap
- Jaring Klitik
- Trammel Net
3
Jaring Angkat (Lift Net) - Bagan Perahu - Bagan Tancap
- Serok
- Jaring angkat lainnya
4
Pancing (Hook & Lines) - Rawai Tuna (Tuna Long Line) - Rawai hanyut selain rawai tuna
- Rawai tetap
- Huhate (Pole & Line)
- Pancing Tonda
- Pancing yang lain
5
Perangkap (Traps) - Sero - Jermal
- Bubu
- Perangkap yang lain
6
Lain-Lain Alat - Muroami - Alat Pengumpul Kerang
- Alat Pengumpul Rumput Laut
- Tombak, dan lain-lain

Alat dan Cara Penangkapan Yang Dilarang oleh Pemerintah Indonesia :

1. Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik.
2. Penggunaan jarring trawl.
3. Pengoperasian Pukat Udang (Shrimp Net) dan Pukat Ikan (Fish Net) yang menggunakan 2 kapal.

Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Lakukan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

2007-10-04T10:44:00.000-07:00

DITJEN P3K LAKUKAN PENYUSUNAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
Upaya pembangunan perikanan telah menciptakan devisa cukup besar, namun hanya sebagain nelayan saja yang sudah mengalami perbaikan pendapatan, sedangkan sebagian besar nelayan masih dalam kondisi kemiskinan. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan antara lain : (1) rendahnya tingkat teknologi penangkapan ; (2) kecilnya skala usaha ; (3) belum efisiennya sistem pemasaran hasil ikan dan (4) status nelayan yang sebagian besar adalah buruh. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan nelayan ada beberapa indikator yang digunakan seperti indikator Perubahan Pendapatan Nelayan dan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Konsep yang dilakukan Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) dalam melakukan penyusunan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menggunakan Konsep Pemetaan Kemiskinan (Poverty Mapping). Tahap awal Ditjen P3K baru melakukan sampling di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pesisir Pantai Propinsi Jawa Timur.

Peta kemiskinan di Propinsi Jawa Timur diukur dengan The Proverty Headcount Index yang menggambarkan persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan ; The Proverty Gap Index yaitu kedalaman kemiskinan di suatu wilayah merupakan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut; dan The Severity of Poverty yang menunjukkan kepelikan kemiskinan di suatu wilayah.

Hasil akhir dari penelitian menyebutkan, bahwa indikator kesejahteraan nelayan yang terangkum dalam Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih dapat dipertahankan sebagai salah satu referensi dasar yang amat berharga untuk merumuskan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam mempertajam analisis dan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan, indikator NTN masih perlu disandingkan dan dilengkapi dengan data dasar dan indikator kemiskinan nelayan di daerah pesisir dan kawasan pantai di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran Hasil Studi

Hasil studi Pengukurun Indikator Kesejahteraan yang dilakukan diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Indikator Kesejahteraan Rakyat

1. Tingkat Kesehatan
Di Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2000 derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan indikator persalinan oleh tenaga medis mengalami kenaikan dari 18,53 persen menjadi 20,88 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa persalinan yang dibantu oleh tenaga medis lebih aman jika dibandingkan dengan non medis.

Ditinjau dari tempat dan cara berobat, Penduduk di Kota Kendari sebanyak 31,22 persen penduduk di Kota Kendari masih bergantung kepada pelayanan Puskesmas, dismping mereka mendapat pelayanan dari dokter praktek dan Rumah Sakit Pemerintah. Untuk kondisi di tingkat kabupaten, seperti Kabupaten Kendari, pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu menjadi tulang punggung pengobatan masyarakat.
2. Pendidikan
Dalam hal pendidikan, yang paling menarik ditemukan di Propinsi Sulawesi Tenggara ialah persentase penduduk yang tidak melanjutkan sekolah lagi terlalu besar. Angka putus sekolah ini mencapai 64,24 persen untuk tingkat Kota Kendari, sebanyak 69,53 persen untuk tingkat Kabupaten Kendari dan sebanyak 65,85 persen untuk tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara. Angka ini terlalu besar, mencengangkan dan cenderung tidak masuk akal.

Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, penduduk di Kota Kendari mempunyai struktur pendidikan masyarakat yang lebih maju daripada penduduk yang tinggal di tingkat kabupaten, seperti di Kabupaten Kendari. Di Kota Kendari, penduduk yang berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan SLTA ke atas sebanyak 45,32 persen, sedangkan penduduk yang tinggal di Kabupaten Kendari sebanyak 67,69 persen dan di kabupaten–kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 65,72 persen hanya berhasil ataupun tidak tamat tingkat pendidikan Sekolah Dasar.

Di Kabupaten Sukabumi, sampai tahun 2000 tingkat pendidikan penduduk di relatif masih rendah, dimana penduduk yang berumur 10 tahun keatas tercatat 81,32 persen berpendidikan tamat SD ke bawah, sedangkan penduduk yang tamat SLTP sebesar 11,07 persen, tamat SLTA 6,79 persen dan tamat perguruan tinggi sebesar 0,82 persen.
3. Tenaga Kerja
Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kota Kendari berbasiskan kepada lapangan usaha perdagangan dan jasa (64,73 persen), sedangkan penduduk yang tinggal di Kabupaten Kendari dan Kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Tenggara bekerja pada lapangan usaha di bidang pertanian (69,34 persen dan 60,70 persen). Lapangan usaha di bidang pertanian, khususnya perikanan di Kota Kendari ditekuni oleh 8,96 persen penduduknya.

Bila dilihat dari lapangan pekerjaan, sektor pertanian masih merupakan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja (penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja) di Kabupaten Sukabumi sebesar 45,73 persen. Kemudian sektor perdagangan, hotel dan restauran 20,47 persen, sektor industri pengolahan 11,23 persen dan sektor angkutan dan komunikasi 9,00 persen.
4. Mortalitas dan Fertilitas
Salah satu ukuran indeks kualitas sumberdaya manusia ialah dengan menghitung jumlah bayi yang lahir meninggal per 1.000 kelahiran, tetapi rupanya data statistik yang seperti ini tidak selalu tersedia. Sebagai alternatifnya adalah menggunakan ukuran jumlah anak yang meninggal atau jumlah anak yang hidup. Ketersediaan fasilitas sarana kesehatan yang lebih baik di Kota Kendari telah berhasil meningkatkan jumlah anak yang hidup, yakni 86,31 persen daripada jumlah anak yang hidup di Kabupaten Kendari yang sebanyak 76,40 persen dan di tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 72,92 persen.

Di Kabupaten Sukabumi, persentase penduduk wanita yang pernah kawin usia 15-49 tahun menurut jumlah anak yang dilahirkan hidup, yang paling tinggi persentasenya adalah yang memiliki 2 anak saja yaitu sebesar 22,78 persen. Sementara yang melahirkan anak 5 atau lebih justru mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan keberhasilan program KB.
5. Perumahan
Luas lantai rumah di Kota Kendari untuk ukuran lebih dari 100 meter persegi sebanyak 23,37 persen, sedangkan di Kabupaten Kendari sebanyak 14,01 persen dan di Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 11,88 persen. Secara kasar dapat diketahui bahwa penduduk yang lebih sejahtera dinikmati di Kota Kendari daripada di Kabupaten Kendari dan kabupaten-kabupaten lainnya. Untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, semestinya luas lantai rumahnya dapat lebih leluasa karena tanahnya yang masih luas.

Kualitas perumahan di Sukabumi secara umum relatif baik. Presentase rumah tinggal yang berlantai tanah pda tahun 2000 sebesar 0,23 persen, angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 1999 (2,66 persen). Rumah dengan atap yang layak 99,77 persen dan rumah yang berdinding tembok 51,02 persen. Ini berarti hampir separuh lebih kondisi perumahan telah memenuhi syarat kenyamanan.
6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Rumah tangga yang hidup di bawah batas kemiskinan dengan golongan pengeluaran di bawah Rp 100 ribu per kapita per bulan di kota atau dibawah Rp 80 ribu per kapita per bulan di desa dijumpai relatif banyak di desa daripada di kota. Rumah tangga yang hidup di bawah pengeluaran Rp 100 ribu per kapita per bulan di Kota Kendari sebanyak 14,98 persen, sedangkan rumah tangga yang hidup di bawah pengeluaran Rp 80 ribu per kapita per bulan di Kabupaten Kendari sebanyak 57,40 persen dan di Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 34,93 persen. Yang paling menarik ialah di Kota Kendari sudah tidak ada lagi rumah tangga yang pengeluarannya di bawah Rp 40 ribu per kapita per bulan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dengan kondisi di propinsi-propinsi lainnya masih lebih banyak digunakan untuk membeli makanan daripada untuk non makanan. Ditingkat propinsi, rumah tangga membelanjakan 69,58 persen pengeluarannya untuk makanan, sedangkan di Kabupaten Kendari sebesar 76,96 persen dan di Kota Kendari sebesar 63,33 persen.

Di Kabupatem Sukabumi, persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan masih dominan yaitu sekitar 70 persen. Sementara sisanya (30 persen) untuk non makanan. Pada tahun 2000, lebih dari 30 persen pengeluaran bahan makanan dibelanjakan untuk kelompok padi-padian. Ini menandakan bahwa sumber karbohidrat yang dipilih penduduk Sukabumi masih bersumber pada padi-padian. Keadaan ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya (39 persen). Sebagai sumber protein, kelompok komoditi ikan jauh lebih banyak dikonsumsi dibandingkan dengan daging, komoditi telur dan susu masing-masing dengan persentase 10,36 persen; 8,49 persen dan 5,14 persen.

2. Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar nelayan digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan nelayan. Data yang ada menunjukkan bahwa kehidupan nelayan di Kota Kendari mengalami pasang surut kesejahteraannya. Perubahan tersebut bukan hanya dialami oleh anak buah kapal, juga dialami oleh nahkoda dan juragan sampel. Mereka yang dirugikan oleh nilai tukar nelayan di bawah indeks 100 persen dialami oleh nahkoda kapal purse seine, ABK terampil, ABK biasa Pole & Line, juragan pancing tonda, dan ABK biasa pancing tonda. Beberapa kemungkinan penyebab nilai tukar nelayan berada di bawah indeks 100 persen dianalisis pada Sub bab Kamiskinan Pada Masyarakat Pesisir Pantai.

3. Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir Pantai

* Penerimaan
Penerimaan nelayan di daerah studi pada saat dilakukan survei umumnya relatif besar, dengan nilai berkisar antara Rp.50.000 ribu sampai Rp.100.000,- per hari. Penurunan nilai tukar nelayan secara langsung tidak berhubungan dengan penerimaan nelayan, tetapi faktor pengeluaran. Sebab perkembangan penerimaan nelayan selama Bulan Agustus sampai Desember tahun 2002 umumnya menunjukkan peningkatan. Peluang penurunan nilai tukar nelayan lebih terarah kepada perkembangan pengeluaran nelayan.

Di Kabupaten Sukabumi,periode bulan Agustus – Oktober merupakan period puncak dimana hasil tangkapan relatif lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan lalu. Pada saat musim kemarau dan terang bulan jumlah tangkapan ikan relatif lebih banyak dibandingkan musim hujan.
* Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan di daerah survei selama Bulan Agustus sampai Desember tahun 2002 memang menunjukkan fluaktuasi. Nahkoda kapal purse seine, ABK terampil, ABK biasa Pole & Line, juragan pancing tonda, dan ABK biasa pancing tonda adalah nelayan yang mengalami penurunan nilai tukar merupakan orang yang sama mengalami peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu perubahan perilaku dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga yang lebih besar daripada peningkatan penerimaan telah mempengaruhi nilai tukar nelayan.

4. Peta Kemiskinan di Jawa Timur

* The Poverty Headcount Index
The Poverty Headcount Index atau The Incidence of Poverty menggambarkan persentase dari populasi yang hidup didalam kemlaurga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data yang ada masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Jawa Timur rata-rata sebanyak 33,86 persen dari populasi yang hidup di dalam kelaurga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Artinya, sekitar sepertiga dari rumah tangga masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Propinsi Jawa Timur itu miskin. Trenggalek (58,32 persen) dan Sumenep (52,15 persen) merupakan daerah menonjol yang merupakan populasi yang hiduo di dalam kelaurga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan berjumlah lebih dari setengahnya adalah penduduk miskin. Daerah lainnya yang berada di atas rata-rata Poverty Headcount Index Jawa Timur ialah Pacitan, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Pasuruan, Sampang .
* The Poverty Gap Index
The Poverty Gap Index atau The Dept of Poverty adalah kedalaman kemiskinan di suatu wilayah yang merupakan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut. Kedalaman kemiskinan pada masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Jawa Timur rata-rata sebesar 7,5 persen. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa kedalaman kemiskinan yang terbesar terjadia di Trenggalek 15,78 persen. Daerah lain yang mempunyai kedalaman kemiskinan melebihi rata-rata di Jawa Timur dijumpai di daerah Pacitan, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Pasuruan, Sampang, Sumenep, dan Pasuruan.
* The Severity of Poverty
The Severity of Proverty menunjukkan kepelikan kemsikinan di suatu wilayah. Indikator ini memperhitungkan jarak yang memisahkan orang msikin dari garis kemiskinan dan ketimpangan diantara orang msikin. Rata-rata kepelikan kemiskinan pada masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai Jawa Timur sebesar 2,42 persen. Trenggalek (5,78 persen ), Kabupatena Pasuruan (4,07 persen), dan Sumenep (4,14 persen) meruapakn daerah desa pesisir pantai yang mempunyai kepelikan kemiskinan yang menonjol di Jawa Timur. Daerah lainnya yang melebihi rata-rata kepelikan kemiskinan di Jawa Timur dijumpai di daerah Pacitan, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Tuban, Sampang dan Kota Pasuruan.

Rekomendasi
Indikator kesejahteraan nelayan yang terangkum dalam Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih dapat dipertahankan sebagai salah satu referensi dasar yang amat berharga untuk merumuskan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Untuk mempertajam analisis dan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan, indikator NTN masih perlu disandingkan dan dilengkapi dengan data dasar dan indikator kemiskinan nelayan di daerah pesisir dan kawasan pantai di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan :

1.
Pemerintah perlu mempelopori upaya sistimatis untuk senantiasa memperkaya dan menyempurnakan indikator NTN, misalnya dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nelayan, stratifikasi dan klasifikasi jenis nelayan, siklus produksi dan musim tangkap, agar diperoleh indikator yang lebih akurat, tidak sekedar angka rata-rata kasar perbandingan nilai ekonomis yang diterima dengan nilai yang dikeluarkan nelayan.
2.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) harus mampu meyakinkan instansi lain, terutama Badan Pusat Statistik (BPS), tentang betapa pentingnya indikator NTN ini diketahui dan disebarkan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, langkah pemutakhiran (updating) terhadap NTN, diskusi publik dan pengumuman secara berkala angka NTN, bersamaan dengan angka Nilai Tukar Petani (NTP) akan dapat menciptakan kepedulian (concerns) yang lebih besar dari segenap anggota masyarakat, tidak hanya dari kalangan akademis, politisi dan birokrasi, tapi juga masyarakat umum.
3.
Selain dengan NTN, ukuran tingkat kesejahteraan nelayan dapat disempurnakan dengan cara integrasi ke dalam ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang memuat indikator sosial penting seperti angka harapanhidup,tingkat pendidikan,tingkat kesehatan ibu dan bayi, tingkat melek huruf, tingkat kesetaraan gender dan sebagainya. Kendala utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyusunan IPM tersebut di Indonesia masih berbasis ”proyek” dengan manajemen ad-hoc, yang bertumpu pada kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Program Pembangunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Proramme (UNDP), dengan bsis utama adalah data hasil Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas ) yang dilaksanakan setiap tiga tahun. Artinya, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menyusun data dasar tersebut secara berkala dan berkesinambungan, apabila pembangunan sumber daya manusia telah diyakini sebagai salah satu strategi pembangunan bangsa yang berkualitas.
4.
Secara umum pemerintah perlu memprakarsai pengukuran indikator kemiskinan dari berbagai perspektif, seperti indikator insiden kemiskinan ( The Poverty Headcount Index ), tingkat kedalaman kemiskinan (The Depth of Poverty) dan tingkat keparahan kemiskinan ( The Severity of Poverty Gap ). Langkah ini memerlukan waktu lama dan kesabran ekstra, karena pengalaman lembaga riset independen SMERU menghabiskanwaktu dua tahu untuk menyusun data dasar kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan perlu melakukan hal yang sama. Khusus untuk propinsi yang telah memiliki data dasar kemiskinan di atas, metode overlay antara peta kemsikinan dan peta fisik atau peta administrasi dapat dilakukan dengan mudah. Dalam waktu dekat, DKP perlu memfokuskan pada penyusunan secara berkala data dasar kemiskinan dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di seluruh propinsi Indoensia.
5.
Akhirnya, karena langkah-langkah ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama sesama instansi pemerintah, DKP perlu secara sistematis dan istiqamah melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang penting dan mendesaknya data dasar indikator kesejahteraan, indikator pembangunan manusia dan tingkat kemsikinan nelayan dan masyarakat pesisir. Penguasaan, validitas dan keakuratan data dasar adalah salah satu langklah maju dalam proses analisis, perumusan dan implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara umum.

Sumber : Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kemiskinan Nelayan : Permasalahan dan Upaya Penanggulangan

2007-10-04T10:43:00.000-07:00

Selama tiga dekade, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Upaya-upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta jiwa (11,3%) tahun 1996.

Namun, krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997, telah membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, termasuk menambah kembali jumlah penduduk miskin. Menurut perhitungan BPS, pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%).

Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian, jumlah penduduk miskin menurun secara bertahap. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 36,1 juta jiwa (16,6%). Dari jumlah tersebut, 11,5 juta jiwa (12,6%) berada di perkotaan dan 24,6 juta jiwa (19,5%) berada di perdesaan.

Terintegrasi dan Sistemik
Adanya penurunan jumlah penduduk miskin bukan berarti bahwa persoalan kemiskinan telah selesai. Di samping jumlah penduduk miskin eksisting masih terbilang banyak, belakangan Indonesia juga didera beragam persoalan, mulai dari bencana gempa bumi. tsunami, busung lapar, dll yang memperberat beban penduduk miskin dan diperkirakan menambah jumlah penduduk miskin hingga 1 juta jiwa.

Krusialnya masalah kemiskinan dan betapa masalah ini sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar merupakan hal penting yang menjadi perhatian penuh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan upaya pengarusutamaan (mainstreaming) program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non departemen. Di samping itu, telah disusun pula Strategi Nasional penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan dalam penanggulangan kemiskinan dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya.

Berbicara masalah kemiskinan, nelayan seringkali dipandang sebagai salah satu kelompok masyarakat yang identik dengan kemiskinan. Anggapan ini patut direnungkan bersama, mengingat kenyataan bahwa struktur usaha perikanan tangkap sejauh ini memang masih didominasi oleh usaha skala kecil.

Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin merupakan nelayan artisanal yang memiliki keterbatasan kapasitas penangkapan baik penguasaan teknologi, metode penangkapan, maupun permodalan. Masalah kemiskinan juga disebabkan adanya ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan. Di satu sisi, ada daerah yang padat tangkap dengan jumlah nelayan besar terutama di Pantura Jawa. Di sisi lain ada daerah yang masih potential namun jumlah nelayannya sedikit seperti di Papua, Maluku, NTT dan Ternate. Masalah strukturaI yang dihadapi nelayan makin ditambah dengan persoalan kultural seperti gaya hidup yang tidak produktif dan tidak efisien.

Secara alami ada interaksi yang sangat kuat antara ketersediaan sumber daya ikan, jumlah, perilaku, dan kapasitas nelayan serta ekonomi dari hasil usaha penangkapan. Oleh karena itu, kemiskinan nelayan harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki komponen saling berinteraksi. Dengan demikian pendekatan yang paling tepat dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan pendekatan kesisteman.

Dengan pendekatan kesisteman, Ditjen Perikanan Tangkap telah mencanangkan dan melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan nelayan. Berikut beberapa program penanggulangan kemiskinan dimaksud.

Unit Bisnis Perikanan Terpadu
Seringkali nelayan dihadapkan pada sistem tata niaga yang tidak berpihak bahkan sangat merugikan nelayan. Pada saat akan membeli faktor produksi nelayan dihadapkan pada harga yang sangat tinggi, sementara pada saat akan menjual hasil tangkapan, nelayan dihadapkan pada harga jual yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh panjang dan masih sangat berperannya para pedagang perantara.

Untuk mengatasi masalah di atas, sejak tahun 2004 Ditjen Perikanan Tangkap mencanangkan pembangunan Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT) dil sentra-sentra nelayan (Pelabuhan Perikanan). Sasaran dari pendirian UBPT adalah:

1.
Terwujudnya kemudahan asses terhadap faktor (input) produksi dan pemasaran hasil bagi usaha perikanan tangkap skala kecil dengan harga yang wajar;
2.
Makin terberdayakannya koperasi perikanan/KUB, termasuk dalam hal manajemen, penguatan modal maupun peningkatan fasilitas pendukung usaha.

Sebagai satu bentuk unit bisnis terpadu, maka keberadaan UBPT tidak hanya perlu dukungan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta aktif pihak swasta. Dengan demikian, diharapkan akan makin banyak investasi swasta di pelabuhan perikanan sehingga hal ini tidak saja menguntungkan nelayan, tetapi juga membawa manfaat bagi sektor swasta sendiri.

SPBN/SPBN
Saat ini bahan bakar minyak (BBM) merupakan input produksi yang mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan usaha penangkapan ikan. Hasil identifikasi dan supervisi di berbagai sentra kegiatan nelayan menunjukkan bahwa kontribusi komponen biaya BBM terhadap keseluruhan biaya operasi penangkapan ikan per trip berkisar antara 30-50% untuk kelompok nelayan skala menengah ke atas dan 40-60% untuk kelompok nelayan skala kecil.

Dalam hal kebutuhan akan BBM, selain persoalan kenaikan harga BBM, nelayan juga dihadapkan pada harga eceran yang di atas harga yang ditetapkan pemerintah karena besarnya peran penyalur atau pengijon dalam memainkan harga di tingkat nelayan.

Sebagai salah satu upaya terobosan untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam jumlah yang cukup, akses mudah, dan dengan harga yang sesuai dengan harga resmi pemerintah, Dijten Perikanan Tangkap bersama Pertamina mencanangkan program pembangunan SPDN/SPBN (Solar Pocked Dealer unluk Nelayan/Stasiun Pompa Bensin untuk Nelayan).

Relokasi Nelayan
Saat ini wilayah Pantai Utara Jawa dan beberapa wilayah di pantai timur Sumatera memiliki tingkat kepadatan nelayan yang sangat tinggi. Selain berdampak langsung kepada penurunan tingkat pendapatan nelayan karena tingkat persaingan yang tinggi kondisi tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan ekses negatif bagi kelestarian sumber daya ikan.

Program relokasi nelayan yang dirintis Departemen Kelautan dan Perikanan bersama Departemen Tenaga Kerja den Transmigrasi merupakan salah satu program terobosan untuk menjawab masalah ini. Dengan adanya program relokasi nelayan yang dilakukan secara selektif dan matang, diharapkan akan lebih terjamin keseimbangan antara jumlah nelayan dengan potensi sumber daya ikan. DI tamping itu. pendapatan nelayan pun dlharapkan akan lebih meningkat.

Revitalisasi PP/PPI/TPI
Pelabuhan perikanan berperan sebagal entry point bagi kegiatan perikanan. Pelabuhan perikanan juga merupakan sentra kegiatan nelayan pada suatu wilayah.

Lebih luas lagi, pelabuhan perikanan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Namun fungsi-fungsi pelabuhan perikanan tersebut saat ini belum optimal termanfataakan. Untuk itu dilakukan program revitalisasi pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang diarahkan kepada:

1.
Pembangunan fasilitas baru, sesuai dengan dukungan potensi den tingkat kegiatan yang ada
2.
Peningkatan kapasitas fasilitas, sesuai dengan skala layanan
3.
Mengembalikan produktifitas fasilitas sesuai kapasitas terpasang
4.
Penetapan batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian PP
5.
Peningkatan kualitas SDM pengelola
6.
Penyusunan SOP fasilitas
7.
Peningkatan status PP/PPI sesuai skala layanan.

Restrukturisasi dan Modernisasi Armada Perikanan
Terkait dengan kebijakan restrukturisasi den modernisasi armada perikanan nasional, kapal penangkap ikken asing secara bertahap akan dikurangi dan sesuai perjanjian bilateral pemberian kesempatan operasional kapal asing akan berakhir tahun 2007. Kapal perikanan asing yang masih menginginkan beroperasi di ZEE Indonesia hanya dimungkinkan melalui penanaman modal pada industri perikanan terpadu di Indonesia dengan pola usaha patungan.

Perusahaan perikanan nasional didorong untuk dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia secara optimal dan bertanggung jawab dengan perangkat kapal dan alat penangkap yang tepat dan memadai.

Seiring dengan itu, armada perikanan tangkap skala kecil yang sejauh ini masih dominan akan terus diberdayakan dan ditingkatkan skala usahanya sehingga struktur armada perikanan nasional.

Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil merupakan upaya pemberdayaan nelayan yang mencakup usaha perikanan tangkap secara terintergrasi, baik itu usaha penangkapan, pengolahan, maupun pemasaran, termasuk di dalamnya perkuatan manajemen usaha serta penangkapan kualitas SDM, serta fasilitasi permodalan. Sasaran dari program ini adalah nelayan skala kecil yang rentan terhadap kemiskinan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002.

Pada tahun 2002, program PUPTSK dilaksanakan di 30 provinsi dengan total anggaran sekitar Rp 22,3 miliar. Pada tahun berikutnya, selian dilaksanakan di 30 provinsi, program PUPTSK juga dilaksanakan di 19 pelabuhan perikanan UPT pusat dengan anggaran sekitar Rp 39,24 miliar. Pada tahun 2004, program PUPTSK dllaksanakan di 82 kabupaten/kola yang tersebar di 30 provinsi serta di 19 pelabuhan perikanan UPT pusai dengan total anggaran sekitar Rp 44,91 miliar.

Setelah melewati proses evaluasi dengan mempertimbangan penajaman substansi dan focus orientasi serta lingkungan strategic yang terus berkembang, program PUPTSK mengalami penyempurnaan. Oleh karena itu, pada tahun 2005 terjadi perubahan pada sub progam PUPTSK menjadi :

1.
Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI)
2.
Optimasl Pelelangan Ikan (OPTILANPI)
3.
Optimasi Pengolahan dan Distritbusi lkan (OPTIHANDIS) dan
4.
Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Perubahan ini antara lain menunjukkan makin terfokusnya pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha sebagai modal penting dalam menghadapi perkembangan pasar yang dinamis. Pada tahun 2005, total anggaran untuk program PUPTSK dlalokasikan sebesar Rp 46,32 miliar.

Seiring dengan restrukturisasi organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan PUPTSK tahun 2006 akan mengalami perubahan. Optimasi pengolahan dan pemasaran/distribusi yang selama ini menjadi sub program dalam PUPTSK akan menjadi kewenangan Ditjen P2HP. Sebagai gantinya, pada Program PUPTSK yang baru, akan dimunculkan sub program Optimasi Penanganan Hasil Perikanan, mulai dari sejak ditangkap di atas kapal hingga sampai di pelabuhan perikanan.

Program PUPTSK termama difokuskan pada sentra-sentra nelayan yang terindikasi masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. yakni :

1.
Wilayah Pantura Jawa yang telah padat tangkap dengan tingkat produktivitas yang sangat kecil
2.
Kawasan Timur Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar, namun tingkat pemanfaatan dan sistem pemasarannya belum optimal
3.
Daerah-daerah perbatasan dengan negara lain, khususnya yang memliki potensi sumber daya ikan yang tinggi. Pelaksanaan program PUPTSK di daerah perbatasan, di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menumbuhkan perekonomian lokal, juga dimaksudkan untuk ikut menjaga integritas national.

Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap

MENGURANGI RISIKO DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM ASURANSI BAGI NELAYAN

2007-10-04T10:40:00.000-07:00

Mengurangi Resiko Dengan Mengembangkan Sistem Asuransi Bagi Nelayan

Dalam rentang 3 – 4 tahun terakhir, masa-masa paceklik seakan berlangsung sepanjang tahun. Cuaca tidak menentu, sehingga hasil tangkapan nelayan kecil menjadi menurun drastis. Bagi nelayan kecil yang biasanya hanya beroperasi di sekitar wilayah pantai, gejala over-fishing dan kerusakan lingkungan laut akibat pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (seperti jaring trawl, mini-trawl, bius, dan bom ikan) mulai tampak terasa. Dalam sehari melaut, nelayan kecil seringkali pulang dengan tangan hampa tanpa hasil tangkapan. Kalaupun mendapatkan tangkapan, hasilnya hanya cukup meng-cover biaya melaut selama sehari dengan sedikit sisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang pas-pasan. Bahkan, kadangkala hasil tangkapan selama sehari melaut tidak cukup untuk meng-cover biaya melaut, apalagi kebutuhan hidup mereka.

Melihat fenomena tersebut, setidaknya, diperlukan upaya yang semakin intensif memberdayakan masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil dan buruh nelayan, agar mampu membangun semacam keterjaminan sosial di tengah ketidakpastian perolehan hasil dari penangkapan ikan di laut.

Walaupun terhimpit oleh beban hidup yang semakin berat dalam hidup sehari-hari, sesungguhnya di kalangan masyarakat nelayan tetap muncul gagasan-gagasan lokal yang cerdas untuk sekedar menjamin kehidupannya secara terbatas. Gagasan lokal tersebut memang ada yang berjalan dengan baik, ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan ada yang belum sempat berlaku di kalangan masyarakat nelayan. Seperti Jimpitan, Solidaritas, Santunan, Asuransi, (retribusi, potongan juragan, Premi), Asuransi Kesehatan.
Melihat kondisi objektif seperti itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir bekerjasama dengan PT. MULTI DECON melakukan sebuah studi komprehensif yang diambil dari observasi mendalam di kalangan masyarakat nelayan, terutama berkaitan dengan sketsa kehidupan nelayan sampai pada khazanah indigenous knowledge.

Yang dilakukan nelayan sebagai strategi mempertahankan hidup mereka di tengah ketidakpastian. Dari rangkaian riset mendalam di beberapa lokasi komunitas nelayan, diambil beberapa model yang bisa dikembangkan sebagai kerangka program Sistem Asuransi Masyarakat Nelayan di Indonesia.

Penelitian ini bergerak dari observasi lapangan di lingkungan masyarakat nelayan secara langsung. Data-data diambil secara sampling dari empat komunitas nelayan di empat kabupaten, yaitu Cirebon, Pati, Takalar, dan Tulang Bawang. Dari sini, observasi kemudian dikembangkan secara snow-ball dengan berbagai pendekatan yang mendalam di kalangan masyarakat nelayan di empat komunitas tersebut.

Kerangka tujuan dari riset ini ialah mengetahui dan merekontruksikan sketsa kehidupan masyarakat nelayan beserta khazanah strategi lokal yang dikembangkan nelayan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial mereka untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Temuan-temuan dalam riset ini akan dijadikan rujukan mengembangkan berbagai model program jaminan sosial (system asuransi) bagi masyarakat nelayan.

Dengan kondisi yang berbeda-beda, ada beberapa model penjaminan sosial yang berkembang di banyak komunitas nelayan, baik yang institutionalized maupun yang masih tradisional-temporer.

A. Jimpitan
Tradisi ini sebenarnya banyak berlaku di kalangan masyarakat pedesaan, terutama di kalangan masyarakat petani dalam bentuk sejimpit beras. Di kalangan masyarakat nelayan, tradisi ini dikembangkan menjadi gagasan social security untuk membantu kesejahteraan nelayan dan kepentingan bersama.

Tradisi jimpitan di kalangan masyarakat nelayan ini dikembangkan secara berkelompok (sekitar 40 orang nelayan kecil). Masing-masing kelompok dikoordinasikan oleh ketua kelompok masing-masing. Kelompok-kelompok nelayan ini biasanya dibentuk berdasarkan lokasi tempat tinggal nelayan dalam kampung nelayan. Ide berkelompok ini biasanya dipelopori oleh tokoh masyarakat nelayan setempat.

Bentuk jimpitan yang berlaku biasanya berupa setoran seekor ikan hasil tangkapan setiap kali melaut yang dikumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing. Atas nama kelompok, ketua kelompok menjual ikan hasil setoran kepada pembeli. Adapun hasilnya kemudian kemudian disimpan sebagai simpanan bersama. Tradisi ini sempat berjalan di kalangan nelayan Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon. Ketua Rukun Nelayan di wilayah itu ialah Khaerun, seorang tokoh pemuda di desa itu. Gagasan yang sama pernah mau dikembangkan oleh nelayan di Kuala Teladas, Tulang Bawang, namun belum sempat terealisasi. Ada kemungkinan, kegagalan tersebut disebabkan jumlah jimpitan yang terlalu besar, yaitu sebesar satu kilogram setiap bulan.

B. Solidaritas
Di Kalangan nelayan kecil dan buruh nelayan, masih ditemukan solidaritas di antara mereka jika salah satu dari mereka mengalami musibah atau menghadapi bahaya bersama. Namun, solidaritas ini biasanya berlaku dalam kelompok (baik yang tergabung dalam satu juragan atau berdasarkan tempat tinggal).

Solidaritas yang terbangun dalam sebuah kelompok yang tergabung dalam satu juragan biasanya dalam bentuk iuran bersama untuk membantu salah satu anggota kelompok yang mengalami musibah, seperti sakit, kematian, atau kehilangan alat tangkap. Solidaritas ini biasanya juga diperkuat oleh Juragan dalam bentuk santunan yang paling besar di antara sumbangan para nelayan kecil dan buruh nelayan.

Dalam wawancara dengan nelayan migran dari Brebes di Kuala Teladas, Tulang Bawang, misalnya, diperoleh informasi bahwa diantara mereka yang berasal dari satu daerah di wilayah rantau saling menjaga solidaritas. Jika ada nelayan di antara mereka yang kebetulan menginduk pada satu juragan (Sali, kebetulan juga dari Brebes) yang kehilangan alat tangkap, maka mereka membantu iuran sekedarnya (sekitar Rp. 20.000) untuk diberikan kepada nelayan Brebes yang mengalami musibah itu. Iuran itu dikoordinasi oleh juragan, yang kemudian memberi tambahan yang lebih besar lagi dari hasil iuran itu untuk membeli peralatan tangkap yang baru (tambahan dana dari juragan kadangkala digratiskan, tetapi kadangkala dianggap hutang, atau sebagiannya dianggap hutang).

C. Santunan
Hubungan antara juragan dengan buruh nelayan atau nelayan kecil sesungguhnya masih menyisakan mekanisme yang humanis, yaitu adanya santunan dari juragan. Mekanisme santunan ini diberikan bila ada buruh atau nelayan kecil yang menginduk kepada seorang juragan sedang mengalami musibah, seperti sakit, meninggal, atau kehilangan alat tangkap. Jika ada salah seorang nelayan kecil atau buruh mengajukan permohonan hutang kepada juragan untuk keperluan berobat atau pembelian alat tangkap yang hilang, misalnya, maka juragan biasanya memberinya pinjaman dan sedikit santunan kepada buruh atau nelayan kecil yang mengalami musibah itu.

D. Asuransi Modern
Di beberapa kalangan buruh nelayan sebenarnya sudah ada yang memberlakukan bentuk-bentuk asuransi modern, terutama asuransi kematian atau kecelakaan selama melaut. Modelnya juga berbeda-beda. Setidaknya, ada 3 model yang ditemukan sebagai bentuk asuransi modern, yaitu :

* Model 1 : Retribusi
Model seperti ini berlaku di Juwana, Pati, Jawa Tengah, di mana KUD Sarono Mino sebagai pengelola retribusi. Hal yang sama sebenarnya pernah dilakukan oleh KUD Mina Bahari di TPI Kejawaan, Cirebon, namun usaha ini akhirnya berhenti setelah KUD Mina Bahari mengalami kebangkrutan. Setiap transaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di potong sebagai retribusi sebesar 5% dari hasil transaksi (3% diambil dari nelayan dan 2% diambil dari bakul). Dana asuransi diambilkan dari dana retribusi tersebut, yaitu asuransi paceklik sebesar 0,50% dan asuransi kecelakaan nelayan sebesar 0,15%.
* Model 2 : Premi
Model seperti ini dilakukan beberapa juragan di Juwana, Pati, Jawa Tengah, dan juga dilakukan oleh beberapa perusahaan penangkapan ikan di Cirebon, Jawa Barat. Yang mengasuransikan biasanya juragan kapal atau perusahaan. Sebelum pelayaran dilakukan, juragan harus membayar premi kepada perusahaan jasa asuransi sejumlah jiwa yang terlibat dalam kapal nelayan miliknya yang akan berlayar. Jenis klaim yang ditanggung asuransi ialah kecelakaan dan atau kematian selama melaut.
* Model 3 : Potongan Juragan
- Model seperti ini dilakukan oleh beberapa juragan di Juwana, Pati, Jawa Tengah.
- Potongan ini berdasarkan kesepakatan juragan, nahkoda, dan anak buah kapal (ABK) agar setiap hasil melaut di potong sebagai tabungan atau jaminan sosial.
- Jika sewaktu-waktu membutuhkan, para anak buah kapal (ABK) ataupun nahkoda bisa mengambil tabungan tersebut pada juragan.
- Pada hari raya, tabungan tersebut biasanya dibagikan sebagai tunjangan hari raya.

E. Asuransi Kesehatan
Model penjaminan kesehatan bagi nelayan sesungguhnya pernah juga dilakukan oleh lembaga keuangan (Bank Perkreditan Rakyat) yang bergerak di kalangan masyarakat pesisir. Model ini dikembangkan oleh BPR Gerbang Masa Depan di Kecamatan Galesong Selatan. Dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, program ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman sangat lunak kepada nelayan khusus untuk pembiayaan perawatan kesehatan di rumah sakit. Sifat penjaminan kesehatan ini ialah pre-finance, yaitu lembaga keuangan menanggung/menalangi terlebih dahulu seluruh biaya perawatan kesehatan pasien (dari kalangan nelayan) selama di rumah sakit. Selanjutnya, nelayan tinggal mengangsur biaya perawatan itu kepada lembaga keuangan tersebut. Syarat menjadi pasien yang tertangung ialah menjadi nasabah pada lembaga keuangan itu.

Dari sekian banyak model yang berkembang, agaknya, ada sebuah model yang bisa dikembangkan menjadi semacam ideal type dalam jaminan sosial, yaitu model yuwana, Pati, Jawa Tengah. Model ini menegaskan perlunya sebuah prasyarat bahwa dukungan pemerintah (bisa berupa peraturan daerah), civil society (seperti KUD dan kelompok-kelompok nelayan), dan pasar (dalam bentuk prosentase retribusi dari transaksi jual-beli antara nelayan dengan pedagang) saling sinergi dalam mengembangkan social insurance bagi masyarakat nelayan.

Dari seluruh rangkaian kajian, maka direkomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan asuransi nelayan sebagai berikut :

* Penyaluran asuransi harus melalui salah satu lembaga lokal yang ada, baik pemerintah, KUD, PUSKUD, HNSI, atau Kelompok Nelayan
* Jika semua lembaga lokal aktif, maka dipilih lembaga yang paling efektif menyentuh nelayan, dan disosialisasikan kepada semua lembaga yang ada
* Jika semua lembaga tidak aktif, maka tanggung jawab penyaluran asuransi diserahkan kepada pemerintah lokal (bisa melalui pemerintah kabupaten/kecamatan, atau melalui TPI setempat).
* Dengan demikian, ada beberapa pekerjaan yang perlu segera dilakukan untuk melakukan transformasi sosial menuju tipe ideal, di antaranya :
- Mendorong solidaritas nelayan menjadi lebih berdimensi sosial-ekonomi
- Oleh karena itu, perlu ada upaya capacity building bagi institusi lokal sebagai pengelola asuransi nelayan secara institutional
- Sosialisasi dan ujicoba Model Ideal Asuransi Nelayan (Model Yuwana) di wilayah lain. Dalam upaya sosialisasi dan ujicoba model ini memungkinkan modifikasi berbagai hal sesuai konteks lokal
- Menyusun panduan umum tentang implementasi pengembangan asuransi nelayan.

Kegiatan pengembangan asuransi bagi nelayan dilaksanakan melalui survey dan diskusi kepada beberapa lokasi konsentrasi nelayan. Seperti di Kabupaten Pati, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Survey dan diskusi ini dimaksudkan untuk mencari model pengembangan asuransi yang sesuai dengan kondisi masyarakat pasisir di masing-masing lokasi.

Untuk tahun 2004 ini sebanyak 15.960 nelayan ikut program asuransi jiwa. Nilai premi sebesar Rp 399 juta Bantuan pembiayaan asuransi ini diberikan Departemen Kelautan dan Perikanan hanya selama dua tahun, setelah itu diharapkan timbul kesadaran sekaligus kemandirian nelayan untuk mengikuti program asuransi nelayan. Adapun nelayan peserta program ini diharapkan tersebar di beberapa Provinsi di seluruh Indonesia. Program ini terlaksana kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Asuransi Bumiputera. ***Sumber : Dit. PEMP – Ditjen P3K

PENDEKATAN EKOSISTEM DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: REFLEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI TENGAH

2007-10-04T10:36:00.000-07:00

[Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003]
Anton Namba

UNTUK mengurangi penduduk miskin telah dilakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, swasta, dan LSM. Beragam program penanggulangan kemiskinan itu ada yang bersifat sektoral oleh pemerintah, LSM dengan program pengembangan masyarakat, sementara swasta lebih dikenal dengan program kemitraannya. Sudah pasti setiap instansi atau lembaga memiliki kriteria mengenai kemiskinan dan memiliki pola kerja/pola pengembangan masing-masing.

Sampai saat ini belum ada kriteria yang baku dalam mengidentifikasi penduduk miskin, pengertian dan kriteria kemiskinan begitu beragam sesuai badan/instansi/dinas yang menangani masalah kemiskinan. Bagi dinas sosial misalnya, mereka yang miskin adalah: mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan; mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan; mereka yang termasuk kelompok marginal yang berada di sekitar garis kemiskinan. Disamping itu ukuran kemiskinan lainnya dari BKKBN yaitu berdasarkan kelompok prasejahtera dan sejahtera I. Kedua kriteria kemiskinan itu adalah paling banyak digunakan dalam menentukan penduduk miskin.

Namun dari sekian banyak Program Penanggulangan Kemiskinan yang ditawarkan belum banyak berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Bahkan memperlihatkan kecenderungan peningkatan penduduk miskin sejak terjadinya krisis ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) kurang mempertimbangkan aspek ekosistem suatu wilayah. Padahal akar kemiskinan banyak disebabkan faktor ekosistem. Kemiskinan yang disebabkan ekosistem sebenarnya masalahnya lebih kompleks dan lebih sulit diatasi. Namun hal ini kurang disadari oleh beragam pelaksana PPK.

Misalnya isu kemiskinan diteluk Palu (Provinsi Sulawesi Tengah), kemiskinan lebih banyak disebabkan kerusakan ekosistem seperti: pengolahan sumberdaya perikanan secara berlebih-lebihan oleh perusahaan perikanan, pengelolaan galian C terdapat di sepanjang Teluk Palu, dan limbah rumah tangga yang semuanya bermuara di Teluk Palu. Hal ini ditanggapi oleh beberapa LSM yang kemudian melahirkan Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP). Gerak penanggulangan kemiskinan kemudian dilakukan melalui langkah-langkah perlawanan dari masyarakat asli melalui wadah SNTP terhadap pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan di teluk. SNTP menyiapkan basis-basis masyarakat nelayan, yaitu suatu kesatuan komunitas yang terdiri dari para nelayan. Pada setiap basis dibentuk kelompok-kelompok kecil- atau kelompok dua-an dengan bantuan dana dari lembaga Pemulihan Kerberdayaan Masyarakat (PKM). Sementara Yayasan Pendidikan Rakyat bertindak sebagai pendamping lapangan.

Keberadaan SNTP berhasil membangun norma pengelolaan sumberdaya perairan, dengan membuat kesepakatan bersama, yaitu:

“siapa saja bisa menangkap ikan di teluk, tetapi harus menggunakan alat tangkap yang tidak mengeksploitasi secara besar-besaran. Alat tangkap harus sederhana sehingga pendapatan antar nelayan bisa merata. Disamping itu, tidak terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran”.

Secara sederhana norma pengelolaan sumberdaya perairan tersebut dapat dipandang sebagai visi masyarakat lapisan bawah dalam upaya penanggulangan kemiskinan bagi diri mereka sendiri

Sementara itu, semaraknya usaha pertambangan galian C di Sulawesi Tengah telah mendatangkan gerakan perlawanan dari masyarakat. Perlawanan itu berkaitan dengan dampak dari pengelolaan galian C tersebut kepada masyarakat luas, yang dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

1.

Galian C pada mulanya merupakan usaha-usaha tradisional yang telah berlangsung lama sebagai bagian dari usaha kecil masyarakat dengan menggunakan teknologi sederhana. Dampaknya secara ekologi relatif kecil. Namun sejak tahun 1980-an, usaha galian C berpindah tangan dari masyarakat kecil ke pengusaha besar sebagai akibat dari dikeluarkannya seperangkat Perda tentang galian C yang terus diperbaharui sejak tahun 1980-an.
2.

Dengan beralihnya pengusahaan galian C dari masyarakat kecil ke pada pengusaha besar menimbulkan kerusakan ekologi yang berakibat pada gangguan pada sistem pertanian dan sistem perikanan tangkap di Teluk Palu. Akibatnya masyarakat petani kecil dan nelayan kecil dirugikan secara ekonomi,
3.

Praktek galian C yang dilakukan oleh para pengusaha yang dikawal dengan kebijakan daerah sekalipun merugikan secara ekonomi dan secara ekologi pada tingkat petani/nelayan tetapi tetap memberikan defisa yang signifikan kepada PAD. Karena itu ketegangan yang terjadi mengarah kepada konflik vertikal antara pemerintah daerah dan masyarakat kecil.

Konflik jenis ini merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Hal ini karena semakin terpinggirkannya penduduk asli dari kehidupan tradisionalnya, akibat dari hegemoni para pendatang. Para pendatang menguasai sebahagian besar sumberdaya agraris di akwasan tersebut.

Isu kemiskinan berkenaan dengan hal ini adalah terjadinya kesenjangan penguasaan aset ekonomi antara para pendatang dengan penduduk asli. Gejala kemiskinan muncul sebagai akibat dari interaksi fungsional yang berkepanjangan antara penduduk pendatang yang memiliki etos kerja tinggi dengan penduduk asli yang memiliki etos kerja rendah.

Selanjutnya permasalahan yang banyak diperdebatkan adalah sasaran bantuan, ada yang sependapat bila bantuan sebaiknya perorangan saja tetapi ada juga lewat kelompok. "Sebaiknya bantuan diberikan melalaui perorangan karena lebih dapat dipertanggungjawabkan. “Saya tidak begitu yakin apabila perguliran dana melalui kelompok, mana ada kelompok yang mau menggulirkan dananya ke kelompok lainnya", kata salah seorang peserta pertemuan dari Dinas Pertanian Donggala. Sebaliknya peserta dari Bali Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP) lebih setuju bila melalui kelompok karena kelompok lebih mudah mendapat bimbingan dari pendamping. Dengan asumsi dalam kelompok itu tidak semuanya miskin tapi ada (pengurusnya) yang memiliki SDM lebih baik seperti kelompok P4K.

Jika kita cermati mengapa program P4K lebih berhasil dibanding dengan program lainnya karena program ini sebenarnya lebih akomodatif terhadap aspek ekosistem. Program P4K dilaksanakan pada masyarakat terbiasa berkelompok (kelompok tani) sehingga pendekatan kelompok yang dilakukan dapat diterima karena masyarakatnya sudah terbiasa berkelompok. Demikian juga angsuran kredit disesuaikan dengan kondisi usaha mereka (sektor pertanian) yang tergantung dengan musiman. Misalnya program P4K di Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dibanding dengan program lainnya P4K lebih berhasil, selain keunggulan yang disebutkan di atas kelompok P4K juga mendapat pembinaan dari pendamping (PPL). Keberadaan PPL berperan penting dalam perkembangan kelompok, pada setiap pertemuan PPL membimbing masalah kredit, pertukaran informasi dagang antaranggota, dan pembukuan.

Sebaliknya banyak program yang gagal karena kurang memperhatikan aspek ekosistem setempat. Misalnya, berbagai pelatihan yang diberikan kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan peserta. “Gatal di kaki garuk di kepala. Orang pulau diajari bercocok tanam kakao atau palawija, sebaliknya orang darat dibina bagaimana caranya mengawetkan ikan asin. Masyarakat sih mau saja terima materi pelatihan, apalagi kalau pelatihan dapat uang saku. Tapi di situ program menjadi tidak pernah pas dengan apa yang diharapkan masyarakat”, kata salah seorang pendamping lokal di Bungku Selatan, Sulawesi Tengah.

Akhirnya, dengan menggunakan pendekatan ekosistem dalam penanggulangan kemiskinan, sebenarnya kemiskinan di suatu wilayah dapat dipetakan berdasarkan klasifikasi tipe ekologi. Di Sulawesi Tengah, hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perkotaaan denga aktivitas utama industri dan jasa memiliki skor indeks kemiskinan yang lebih baik dibanding dengan tipe masyarakat dengan tipe agro-ekosistem lainnya yang justru banyak memiliki alternatif sumber ekonomi berkenaan dengan potensi sumberdaya alamnya. Padahal kebutuhan hidup masyarakat Kota Palu di datangkan dari berbagai daerah sekitarnya, terutama dari daerah-daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.

Kenyataan seperti itu menunjukkan bahwa potensi agroekosistem belum dikembangkan secara optimal bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Justru masyarakat di daerah perkotaan yang banyak menerima intervensi program-program pembangunan melalui program pengembangan kota seperti infrastruktur prasarana ekonomi dan sosial budaya banyak menghasilkan reduksi kemiskinan. Dengan kata lain, instrumen kebijakan pembangunan lebih efektif mereduksi kemiskinan secara tajam dibaning dengan mengandalkan masyarakat hidup dari sumberdaya alam yang kaya-raya tanpa ditunjang dengan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin.

Membuat Read More/ Baca Selanjutnya

2007-10-04T10:33:00.000-07:00

Yesterday, Iwan's blog was broken. Its because he wanted to add "read more" facility in his blog, but he get difficulty and get stress. And mas Aries and Iwan wanted me to take resposiblity. It doesn't make sense :). Therefore, I decide to share how to add read more in blog to make our blog more simple and interesting. The steps bellow is for blogger beta version. Let's Try ....

First Step :
1.Open template --> edit HTML
2.Give check in "expand widget template"
3.Find this code :

4.Write this code bellow the code above.

5. After code above, You can find this code

6. Between

and

Please write this code :
Read More......

7 Please check again the code structure :

Bank dan Pengembangan UKM Kelautan

2007-10-04T10:30:00.000-07:00

Download update terbaru Statistik UKM Tahun 2006

Sektor kelautan dalam kurun waktu tahun 1999-2004 menjadi ‘ikon’ baru dalam pembangunan nasional. Pelbagai forum ilmiah seperti seminar, lokakarya baik nasional maupun internasional yang juga melibatkan kalangan perbankan membahas keunggulan dan potensi sektor kelautan Indonesia. Di media massa pun ratusan artikel opini maupun informasi yang mengupas sektor kelautan. Walaupun demikian, perkembangan sektor kelautan masih menghadapi hambatan dalam pembiayaan.

Pihak perbankan belum memberikan respons serius untuk mengucurkan kredit bagi kegiatan usaha kecil menengah (UKM) di sektor tersebut. Membicarakan minat perbankan untuk mengucurkan kredit UKM kelautan tentu harus dipandang dari apa yang melatarbelakanginya. Se-kalipun pemerintah telah mela-kukan nota kesepahaman dengan pihak bank, belum tentu perbankan mau mengucurkan kredit. Mungkin perbankan masih terkooptasi dengan alasan klasiknya yakni sektor kelautan khususnya sub-sektor perikanan mengandung risiko tinggi (high risk), tidak ada jaminan, dan rawan terhadap kredit macet. Klausal klasik yang sudah berlangsung lama. Kalau kita menengok ke masa lalu, perbankan begitu mudahnya mengucurkan kredit di sektor non-kelautan, sekalipun hanya dengan jaminan pribadi (personal guarantee). Bahkan, terkesan mengandung unsur ketidakadilan. Kita tentu masih ingat Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang macet mencapai Rp 600 triliun-an, sampai saat ini tidak ketahuan rimbahnya. Saat ini persoalan kredit macet di berbagai bank masih juga terjadi. Terakhir adalah pembobolan Bank BNI sebesar Rp 1,7 triliun.
Problem
Untuk meyakinkan bank agar mengucurkan kredit UKM kelautan, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa problem yang masih menjadi alasan perbankan sulit mengucurkan kredit, yakni pertama, kelemahan dalam pendataan UKM kelautan. Sampai sekarang ini kita belum mengetahui jenis, jumlah dan aset usaha UKM kelautan. Data UKM yang tersedia saat ini masih bersifat umum dan belum ada klasifikasi yang jelas. Kondisi pendataan yang demikian menyulitkan pihak perbankan untuk mengindentifikasi UKM kelautan. Kita belum mengetahui juga sejauh mana penyebaran UKM kelautan di seluruh Indonesia, daya serap UKM kelautan terhadap kredit perbankan, sumber pembiayaan selama ini dan bagaimana performance kinerjanya. Pekerjaan pendataan ini harusnya dilakukan oleh pemerintah khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bekerja sama dengan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Ketersediaan data ini akan berperan dalam menginformasikan dan meyakinkan bank agar tidak merasa “membeli kucing dalam karung”. Kedua, alasan yang bersifat klasik yakni sektor kelautan mengandung risiko tinggi dan tidak adanya jaminan yang diagunkan. Persoalan ini harusnya teratasi apabila pemerintah mampu memberikan konsepsi yang jelas kepada perbankan. Dalam konsepsi tersebut juga perlu dirumuskan bagaimana pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan perbankan sehingga mampu mengontrol dan mengawasi implementasi program yang dibiayai dengan kredit perbankan. Ketiga, dari sisi kebijakan kelautan nasional, pemerintah saat ini belum mampu memberikan blue print pengembangan UKM kelautan secara detail, baik dari aspek kelayakan ekonomi maupun finansial. Cetak biru ini penting sekali untuk menilai sejauh mana kelayakan ekonomi maupun finansial sehingga program yang dibiayai dengan kredit perbankan tidak mengalami kredit macet dan mampu memberikan manfaat (benefit) serta meningkatkan produktivitas usaha.
Kelayakan
Kekeliruan yang terjadi dalam kebijakan pembangunan kelautan selama ini adalah, pertama, ketika pemerintah menjustifikasi keunggulan sektor kelautan terlalu bersifat pragmatis. Pemerintah kerap memunculkan indikator-indikator makro ekonomi sebagai bukti keunggulan itu seperti seberapa besar kontribusinya terhadap PDB nasional, nilai produksi perikanan, dan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Kedua, pendekatan yang diinginkan perbankan dalam mengucurkan kredit tidak memungkinkan dengan cara pendekatan proyek ala pemerintah. Sebabnya prosedur dan mekanisme kelembagaannya yang berlaku dalam institusi perbankan dan pemerintah relatif berbeda. Pendekatan proyek ala pemerintah juga sangat rawan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena adanya pihak-pihak yang berada di birokrasi yang ikut memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Agar perbankan tidak gamang dalam mengembangkan UKM kelautan, maka sudah saatnya diformulasikan strategi yang jitu. Yang harus disasar adalah terbangunnya komitmen bersama pemerintah dan perbankan dan keduanya membagi tanggung jawab dalam menyukseskan pengembangan UKM kelautan. Tanggung jawab pemerintah membangun infrastruktur pendukung dan menyiapkan kapasitas SDM yang menunjang pengembangan UKM kelautan, sehingga memenuhi kelayakan ekonomi maupun finansial. Sedangkan peran perban-kan adalah mempermudah pengucuran kredit UKM kelautan seperti pengadaan alat tangkap dan kapal ikan bagi nelayan tradisional, pengadaan alat pengolahan hasil perikanan, pembiayaan industri kecil kelautan, dan pengadaan sarana produksi industri pertambakan.
Investasi pemerintah yang dimaksud misalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelabuhan perikanan, sarana penyediaan bahan bakar minyak (BBM), dan cold storage. Sedangkan upaya peningkatan kapasitas SDM adalah menyiapkan SDM yang akan berperan dalam merekomendasikan dan mengawasi implementasi kredit. Ini dilakukan melalui program pelatihan yang memfokuskan pada penguasaan tentang dunia perbankan dan strategi pengembangan UKM kelautan. Supaya SDM yang sudah dilatih memiliki kualifikasi yang diakui, maka pihak perbankan dan pemerintah sebaiknya memberikan akreditasi dan sertifikat sebagai tanda mereka siap untuk dijadikan pendamping dan pengelola kredit UKM kelautan. Mereka ditempatkan pada sentral-sentral pengembangan UKM kelautan dan digaji oleh pemerintah. Pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan SDM ini berasal dari dana APBN sektor kelautan.
Penulis adalah peneliti Center for Information and Development Studies, Indonesia, Jakarta.
Sumber: www.sinarharapan.co.id

PEMANFAATAN KELAUTAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN:Sebuah Upaya Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia

2007-10-04T10:29:00.000-07:00

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan besar, tentang kondisi bangsa yang telah dikaruniai nikmat demikian besar dan luas; laut dengan segala kekayaan di dalamnya. Namun belum juga mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memberikan kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan bagi rakyatnya. Sementara jumlah penduduk bangsa ini demikian menakjubkan yakni 190 juta dari penduduknya adalah muslim.

Umat ini telah memiliki al Qur'an sebagai pedoman hidup; tersebut di dalamnya tentang laut, fungsi dan kekayaannya. Pertanyaan selanjutnya apakah pedoman ini belum memberikan artikulasi yang pas, bagaimana implementasi logis dari ayat yang akan senantiasa shalih li kulli makan wa zaman ini. Pendekatan tafsir maudhu'i dibarengi dengan pemahaman yang holistic akan mampu memberikan masukan yang berharga sehingga pada akhirnya umat Islam akan mampu berperan lebih aktif dan banyak dalam mensejahterakan komunitasnya. Sudah saatnya bangsa ini bangun dan menjadi besar dengan landasan kelautan dan perikanan sebagai prime mover dalam pembangunan. Nelayan akan merasa bangga sebagai nelayan yang tercukupi hajat kehidupannya; dengan adanya pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam ini dengan baik dan benar. Jadilah umat ini umat yang terbaik, the best and chosen society.
Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: artikulasi, tafsir maudhu'i, prime mover, the best and chosen society
Department: Agama Islam > Profetika: Jurnal Studi Islam > Vol. 8 No. 1 Tahun 2006
Subjects: 200 Religion > 297 Agama Islam
ID Code: 529
Deposited By: Profetika Magister Studi Islam UMS
Deposited On: 21 June 2007

Show Statistic
References

Al-Marbawi, Muhammad Idris, Kamus al-Marbawi (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1350 H).

As Sa’diy, Abdurrahman ibn Nashir, Taisir ak Karim al Rahman, (Al Qahirah, Dar al manar, tt.).

An-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (an-Nizham al-Iqtishadi), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).

Al-Yasu’I, Lois Ma’luf, al-Munjid (Beirut: al-Katulikyyah, 1927).

Dahuri, Rokhmin, Strategi Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Seminar Nasional”Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Berbasis Ekonomi Kerakyatan”. 2004.

Sayyid Quthb, Fi Dhilal al Qur’an, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2000).

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/07/bahari/785579.htm

http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id=4

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/rokhmin-dahuri/index2.shtml

http://rudyct.tripod.com/sem1_023/andy_a_zaelany.htm.

http://www.lautanquran.com/modules.php?op=modload&name

http://64.233.187.104/search?q=cache:JfvYn5wDKlsJ:www.ekuator.com/katalog.see.p%3Fsee%3Dkatalogsee%26id%3D5760+islam+dan+kelautan&hl=id
http://www.republika.co.id/cetak_berita.asp?id=195889&kat_id=105&edisi

PENDAHULUAN : SIFAT ALAMI PASAR

2007-10-04T10:18:00.000-07:00

Pasar secara konvensional dilihat dalam perspektif pasar persaingan sempurna. Hal tersebut adalah kenyataan sebagai suatu bagian dari kegiatan ekonomi secara kolektif atas barang-barang homogen dari adanya transaksi sukarela yang setara antara sejumlah besar kesatuan otonomi. Informasi secara lengkap tentang keuntungan maksimal, motivasi perilaku dan mampu masuk dan keluar pasar dengan bebas. Hal itu adalah sarana yang tertinggi untuk ungkapan tentang pilihan individu ( Hodgson 1988:178).

Model yang lain tentang model struktur pasar (monopoli, oligopoli) mengubah ukuran-ukuran tertentu, mempertahankan yang lain dan meramalkan konsekuensi untuk harga dan jumlah. Gambaran ini tidak mendukung pada suatu pemahaman tentang variasi mengenai ruang di dalam struktur dan perilaku dari pasar riil (Olsen 1991).
Pasar riil tentu saja agak sulit untuk didefinisikan, tetapi definisi mereka memungkinkan kita untuk membedakan barang pertukaran yang tidak ditemukan dalam pasar itu. Suatu definisi pertukaran pasar yang bersifat membatasi asas suka-rela, kerakyatan dan ketersediaan informasi ditekankan telah ditawarkan oleh Pandya dan Dholakia, Transaksi yang berkelanjutan dari jasa dan barang-barang memiliki harga antara dua subyek, dan siapa yang mampu untuk menerima atau menolak harga tersebut, harga yang ditawarkan tidak dipaksa dan mampu dikomunikasikan dan diserahkan ( 1992:24).
Sebagai pembanding, Fourie melihat pasar riil sebagai suatu pertukaran uang dalam arti memiliki kualitas secara ekonomi, atas dasar kesepakatan bersama pada suatu pertukaran yang harganya telah disetujui dalam suatu kerja sama dan hubungan persaingan ( 1991:43,48).
Di sini, hubungan sosial yang unik untuk pertukaran memerlukan kombinasi horizontal dan persaingan/kompetisi antara populasi para pembeli ( dan populasi para penjual) pada satu sisi menjual suatu barang, saling menguntungkan, transaksi antara dua belah pihak, satu pembeli dan satu penjual pada sisi yang lain. Implikasi dari definisi asas suka rela, nilai tukar satu sama lain mungkin bermanfaat bagi keduanya atau mungkin tidak bermanfaat bagi salah satu pihak, pengaturan sesuai kontrak vertikal boleh menjatuhkan, memenangkan persaingan horisontal, dan proses tawar menawar yang ketat dan saling mempercayai akan menguatkan suatu dasar yang sangat berbeda atau terjadi pembatalan pertukaran. Yang bukan termasuk pasar pertukaran memiliki dua prinsip, yaitu timbal balik dan pembagian kembali.
Polanyi membandingkan . seperti itu bukan pasar pertukaran dengan apa yang ada pada suatu masyarakat yang modern jika aturan main tentang logika perdagangan dan penentuan harga yang berlaku di pasar mendominasi kehidupan ekonomi (Polanyi et al 1957/1985; lihat juga Platteau 1990b: untuk suatu dualisme serupa). Tetapi ketika Braudel mengamati, hal tersebut terlalu mudah untuk menarik suatu fenomena pada sosiologi dan hal lain ke ekonomi (1985:223).
Dan Jhon Davis baru-baru ini membantah terhadap skema dualistik Polanyi's atas alasan-alasan yang empiris bukan sesuatu yang timbal balik dan bukan pembagian kembali, ataupun karakteristik pertukaran yang belum berkembang tetapi bahwa mereka sangat merasakan apa yang ia sebut ekonomi OECD (Davis 1992).
Dengan referensi pasar untuk kebutuhan pokok, kita memiliki prinsip di sini, ada kemungkinan bahwa kedua-duanya pembagian kembali dan hal timbal balik mempunyai arti penting secara kuantitatif bagi diri mereka dan lebih lanjut bahwa ketika hubungan dalam pasar dimasukkan ke dalam rangka memperoleh suatu masukan pada suatu hubungan yang timbal balik (sebagai contoh, pasar tradisional) bahwa logika timbal balik bukan memaksimalkan keuntungan atau manfaat, tetapi hal yang lebih logis adalah motivasi untuk memperluas pemasaran.
Pasar menurut Forie's secara konvensional dibedakan dari jenis kegiatan ekonominya, seperti contoh perusahaan. Walaupun beberapa teori sudah mendefinisikan perusahaan sebagai kesatuan pasar individu seperti hubungan kerja sama, perusahaan sebaiknya dilihat sebagai kepatuhan ekonomi dalam lingkup kecil (Folbre 1994:45).
Dalam otoritas struktur internal mereka, dipahami oleh beberapa kalangan terutama meminimalisir biaya-biaya transaksi dan oleh kalangan yang lain terutama semata sebagai mekanisme yang bersifat memaksa. Intinya adalah bahwa perusahaan tidak bisa mengurangi fungsi pasar. Perusahaan adalah suatu jenis institusi ekonomi dan suatu karakteristik konvensional dan bertolak belakang dengan pasar. Pasar harus dipahami not-institutions (Folbre 1994:24).
Tetapi pasar tidak bisa eksis dalam bentuk tidak ter-lembaga, tidak ada fenomena ekonomi seperti itu. Hal tersebut hanyalah mungkin untuk membangun skema permintaan dan penawaran pada asumsi para pembeli dan para penjual yang bereaksi pada asumsi terjadi harga keseimbangan. Harga kemudian dibentuk dengan logika waktu seperti tentang harapan dan memori telah di-eliminir. Ini adalah kondisi yang penting bagi pasar persaingan sempurna.
Tetapi persaingan sempurna bukan hanya sekedar eksis sematahal tersebut tidak akan terjadi dalam jangka panjang bila tidak ada sebab masukan, jalan keluar, investasi dan penarikan investasi tergantung dunia yang nyata atas kepercayaan atau fakta bahwa informasi mengenai peluang terbatas. Dua ajaran utama dari proyek Neo-klasik, metodologi individual, yang menyertakan asas suka rela dan pilihan subyektif individu dan instrument rasionalitas pada satu kekuasaan dan dalam pasar (pada kenyataannya diluar jalur yang resmi, konsumen, politis dan aturan-aturan lain dalam lingkungan sosial yang memakai prosedur rasionalitas (Hodgson 1988:174) pada sisi lain ternyata bertentangan.
Institusi adalah suatu pemahaman yang digunakan sedikitnya ada tiga pendekatan, yang pertama adalah kemasyarakatan. Tentang keteraturan perilaku sebagai manifestasi dari suatu lembaga (Forie 1991:52). Jadi suatu konferensi adalah suatu institusi tetapi juga sebagai kumpulan jenis kelamin secara biologis dalam perspektif gender atau norma-norma hukum dan aspek-aspek lain dari ideologi dan aturan sosial dikembangkan dan dibuat. Yang kedua adalah ekonomi mikro, Institusi dipahami dalam bentuk khusus.
North membantah bahwa organisasi itu dibentuk berdasarkan (norma sosial) institusi dan menyelidiki konflik-konflik antara mereka. Organisasi adalah kelompok individu yang terikat oleh beberapa aturan umum untuk mencapai tujuan ( North 1990a:5).
Organisasi atau institusi mikro ekonomi menarik perhatian para ahli ekonomi pada hal-hal yang terkait dengan produksi dan perubahan perusahaan dan kerja sama. Pemahaman institusi yang ketiga adalah makro ekonomi, mencakup definisi tentang hak-hak, lingkup perilaku ekonomi, mekanisme untuk melindungi perdagangan, aturan-aturan tentang tindak kejahatan ekonomi dan tentang system perpajakan yang dilegitimasi oleh negara (Giddens 1992:Shaffer 1979).
Dunia akan dieksplorasi dalam tiga pendekatan di sini. Pertanyaan menunjukkan bab ini berhubungan dengan yang teoritis, kata yang tepat dan metodologi yang dapat kita pakai untuk memahami bagaimana pasar riil tersebut di-lembaga-kan. Wilayah yang tepat bagi suatu pasar dikatakan eksis yaitu sesuatu yang cukup rumit bagi legitimasi negara dan kelangsungan hidup social contohnya beras/padi, dan di suatu negara dengan dua pertiga penduduknya dilanda kemiskinan global di mana kelangsungan hidup sosial untuk banyak orang cukup banyak memakan waktu dan membuat sengsara negara India. Efisiensi pasar benar-benar ada di sektor pertanian bahwa kedua-duanya hal yang bersifat asumsi yang teoritis, dan suatu prasyarat praktis untuk menuju sukses, liberalisasi perubahan ekonomi ditetapkan sejak tahun 1991 (Parikh 1993; Purcell Dan Gulati 1993; Cassen et Al.1993).
Gambaran tetap tentang sedikit banyaknya bentuk dari pengertian yang mendalam pada riset lapangan di pasar tradisional daerah Tamil Nadu Dan Bengal barat. Kami hadirkan berdasarkan pengalaman mengamati secara rutin,ternyata cukup banyak penyimpangan.
Dalam perhitungan kami, didasarkan pada bahan dasar untuk penyulaman di Daerah Arcot Utara periode 1972-94 (Harriss 1981) dan daerah Coimbatore tahun 1982 (Harriss 1982) dan daerah Bardhaman tahun 1990 (Harriss 1991b) keduanya di Bengal barat. Sebagai langkah awal, mungkin saja berargumentasi bahwa pasar adalah institusi, memiliki ciri khusus yang lain dari institusi pada umumnya. Jika pasar alami dilembagakan dapat diterima, namun ada perbedaan tentang batasan institusi ini, yaitu suatu logika dasar tentang perdagangan yang berdasar pada maksimalisasi laba dan asas suka rela pada satu kekuatan (1990a North; Ensminger 1992: 6; Folbre 1994), dan mengenai institusi pasar termasuk di dalamnya dan karakteristik dasar dari fungsi mereka, yaitu masyarakat. (Etzioni 1988:9).
Pendekatan yang terdahulu mengedepankan kebijakan berdasarkan norma dalam wujud intervensi yang membuat pasar individu lebih lekat menyerupai persaingan sempurna (dengan asumsi bahwa efisiensi sebagai suatu nilai utama tak ditentang dan dengan implikasinya untuk distribusi pendapatan yang sama bias optimal/teori Pareto (Clark 1982:1965).
Ketidak-sempurnaan metodologi terlihat di sini, sebab di bawah kondisi-kondisi penyimpangan dari persaingan sempurna, perubahan pada semua faktor dan produk pasar dalam rangka mencapai secara optimalisasi dan riset empiris di dalam ekonomi tentang pemasaran hasil-hasil pertanian biasanya menilai efisiensi alokasi produk dengan pasar tersendiri (Rudra 1992).
Selanjutnya, memungkinkan pendekatan ke institusi dengan mempertanyakan nilai bagi pembuat kebijakan pasar konvensional/tradisional, tidak harus berdasarkan norma dan melalui proses kebijakan untuk dirinya sendiri..
Apakah inti institusi dari pasar riil? bagaimana cara kita untuk memahami bagaimana suatu pasar riil bekerja? apakah yang menjadi proyeksi-nya, skala dan ukuran untuk meng-ilustrasikan gambaran ini?

INSTITUSI SOSIAL DARI PASAR

Dalam suatu buku terbaru, Folbre ( 1994) telah meyakinkan untuk mendukung hypotesis reproduksi dan produksi itu adalah model berbagai jenis institusi aksi kolektif. Institusi ini dapat dianggap berasal dari, diperoleh, berbagai, tidak dikoordinir dan tidak dimonitor. Peran serta dalam institusi seperti itu tidak dapat dikalkulasi. Hal tersebut harus dicatat, karena bagaimanapun, institusi sosial itu ada dua jenis, pertama, kelompok sosial dan, kedua, norma-norma sosial, ideologi dan konvensi yang mendasari kelompok tersebut..
Satu hal yang perlu diketahui, bahwa norma-norma sosial dalam pasar tradisional di India adalah perlu. Walaupun lokasi tidak mengijinkan suatu diskusi yang terperinci tentang norma-norma itu, corak berdagang dengan etika di pasar tradisional India adalah bahwa pemahaman tentang benar dan salah pada umumnya sangat kontekstual dan spesifik. Banyak praktek hanya dapat dibenarkan oleh keberadaan dari suatu yang etis dengan menempatkan kepentingan secara materi pada suatu keluarga pedagang sebelum ada alasan moral yang mendasarinya. Pada waktu yang sama aksi kolektif berdasar pada kepentingan moral dan materi dari kasta/suku bangsa baru-baru ini yang ditentang oleh kesusilaan yang didasarkan pada aspek kualitas. Hukum formal dan kepentingan abstrak masyarakat juga secara moral disebut dan dipertahankan oleh para pedagang kecil.
Karena kompleksitas tentang moral ini mungkin juga mempunyai mekanisme untuk bergeser antara referensi dan untuk pemahaman berbagai norma-norma. Dampak sosial dari perdagangan tradisional di India, yang nyata sekali adanya eksploitasidan atau aktivitas criminal secara ekonomi sehingga membutuhkan hidup dengan pemenuhan perlindungan dari undang-undang yang sah dan dengan ketentraman, religius dan (dengan tidak melewati batas) suatu distribusi kesejahteraan yang merata.
Di sini, walaupun kelompok sosial boleh meliputi keluarga, kasta/suku bangsa atau etnis, diskusi akan berkonsentrasi pada kelas, dan walaupun untuk Folbre pilihan Seksual/jenis kelamin adalah sama penting secara analitis seperti kelas dan pertandingan, fokus kita pada konvensi sosial tidak pada aspek sexual/jenis kelamin tetapi lebih cenderung pada sistem kekerabatan..

KELAS DAN PASAR
TEORI DAN METODOLOGI

Fenomena kelembagaan tentang kelas dikenali tiga aliran. Penganut paham Marxisme Klasik menggambarkan kelas dalam kaitan dengan hubungan kepada rata-rata produksi- kelas dengan dirinya. Kelas juga digunakan untuk mengacu pada kejelasan politis yang tegas untuk mempertahankan suatu kepentingan kolektif secara materi- untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kelas juga digunakan dengan bebas untuk mengacu pada kebiasaan berperilaku sadar untuk menggambarkan minat kolektif (Etzioni, 1988; 1990a, North).
Kita akan membangun gagasan ini dalam hubungan dengan pasar tradisional. Kebanyakan analisa kelas dipusatkan pada produksi, paling sedikit oleh karena keunggulan teoritisnya dan penentuan dalam ekonomi negara. Modal para pedagang bagi Marxist dianalogikan pada pasar itu sendiri. Dalam bentuk abstrak modal para pedagang digunakan untuk menjual dan membeli, hal ini tidak berubah dari sifat alami dunia perdagangan.
Bentuk modal ini perlu tetapi tidak produktif dan oleh perluasan yang tidak mampu untuk mempengaruhi hubungan produksi. Pada kenyataannya, pergerakan dunia perdagangan terpisah jauh dengan modal para pedagang, sebagaimana pasar riil dengan istilah pasar itu sendiri.
Yang pertama, kontribusi yang bermanfaat dibuat oleh politik ekonomi pada suatu kerangka empiris untuk analisa tentang pasar hasil-hasil pertanian yang berhubungan dengan penentuan dari format kelembagaan yang diambil oleh pasar. Dalam politik ekonomi, pertanyaan tentang penentuan sejarah institusi pasar telah ditujukan dengan pengujian hubungan mereka ke format produksi: suatu format yang terbatas pada produksi-logis-penentuan bentuk konsumsi, distribusi dan pertukaran, dan juga hubungan yang timbal balik antara beberapa elemen ini ( Marx 1971:33).
Namun Marx juga berargumentasi bahwa perubahan dalam model distribusi, ia menghubungkan dengan kedua-duanya faktor exogenous (seperti perluasan permintaan, atau penyesuaian lokasi populasi yang berkenaan dengan kota dan pedesaan) dan endogeneus (seperti konsentrasi modal) akan merubah produksi dalam suatu proses interaksi timbal balik, mencegah resiko dari keduanya dan menentukan sifat alaminya (Marx 1971:22).
Para ahli teori politik ekonomi Asia Selatan sukses dalam menganalisa kekuatan dunia perdagangan sebagaimana dinyatakan dalam struktur hubungan kepemilikan sebagai bentuk spesifik dari produksi (Blaikie et al 1981, di Negeri Nepal; Chattopadhyay 1969; Chattopadhyay Dan Spit1987, di India Timur Utara; Djurfeldt Dan Lindberg 1974; Nagaraj 1985 di India Selatan). Banyak kontroversi, tentang hubungan kepemilikan dari pertukaran komoditas yang dijadikan dasar teori untuk dinyatakan sebagai suatu kendali tidak langsung pada kelebihan produksi variasi model penyisihan surplus seperti halnya mengendalikan keterkaitan pasar, hubungan produksi ditentukan oleh pertukaran hubungan dan arah penentuan timbal balik (Bhaduri 1986).
Bagaimanapun, mungkin saja untuk menjelaskan format pasar dengan acuan pada produksi dari institusi, dalam praktek empiris ini belum menggerakkan di bawah untuk tingkat yang lebih tinggi dari keadaan umum ke arah detil institusi distribusi dan produksi.
Dalam konteks ini, Leplaideur ( 1982) telah mengusulkan suatu analisa kelas tentang sistem pasar hasil-hasil pertanian. Kelas digambarkan, secara sederhana, dalam kaitan dengan kekuatan dan hubungan tetapi di sini mereka mengartikan distribusi seperti halnya produksi. Kekuatan distribusi digambarkan sebagai asset, informasi, aktivitas dan memiliki akses ke Negara.
Hubungan distribusi adalah jaringan organisasi ( famili, para teman, tetangga), perilaku sesuai kontrak dan hubungan sosial dalam internal perusahaan. Kelas di dalam pasar kemudian adalah mengusulkan dalam kaitan dengan (a) mengakses kepada distribusi rata-rata (pengangkutan, lokasi, modal atau kredit, bursa/stock (inventori) informasi dan hak paten, dll) dan (b) status dalam kaitan dengan penyisihan surplus,.
Dari hal tersebut penggolongan berpotensi sangat kompleks, Leplaideur telah mengembang;kan suatu empat skema kelas menurut ukuran-ukuran ini: jbangkrutnya pedagang, pedagang tanpa asset dan marginal, perusahaan reproduksi yang sederhana dan surplus yang dikumpulkan perusahaan.
Ini adalah suatu metodologi sejalan dengan yang diusulkan untuk menganalisa produksi secara empiris oleh Deere (1979), Dan juga menawarkan suatu kerangka di dalam mana institusi ekonomi mikro mungkin diteliti. Ungkapan yang tepat mengenai lokasi, pertanyaan empiris dan yang teoritis apakah pasar dapat dianalisa seperti kesatuan atau apakah mereka harus kontekstual dan jika demikian, tidak hanya hubungan produksi tetapi juga di dalam nasional dan sistem pemasaran internasional.
Beberapa komentar awal, bahwa barang-barang kebutuhan pokok dari pemahaman sistem kelas dan penyisihan surplus digunakan oleh Leplaideur. Mereka adalah Terminologi Marxist tetapi yang digunakan di sini yaitu mereka tidak menyandarkan pada suatu Teleologi Marxist.
Dalam praktek, akumulasi surplus akan bersifat tak dapat dibedakan seperti pengembalian total, laba, or tabungan dan investasi yang lebih mudah untuk diukur. Ke dua, keterbatasan tentang waktu. Sebagaimana sebuah pasar, kelangsungan hidup perusahaan kecil dimungkinkan dengan batasan waktu pada skala mikro. Sepanjang akumulasi yang dinamis mengenai suatu dasar analisa, batasan waktu bisa secara umum. Diantaranya, variabilitas musiman dalam struktur dan perilaku akan mengenalkan tentang penentuan keadaan yang tak dapat dipastikan dalam analisa manapun berdasar pada kerangka ini. Ketiga, pengklasifikasian yang sekarang mempunyai berbagai kemungkinan tak terukur untuk tidak secara menyeluruh.
Kecuali jika berbagai ukuran-ukuran adalah sama dan sebangun mereka akan menghasilkan suatu kompleksitas yang tidak sebidang. Karena sistem pemasaran memperlihatkan otonomi kelembagaan pantas dipertimbangkan, sama dan sebangun seperti itu tidak mungkin.

HUBUNGAN PERTUKARAN DALAM PERDAGANGAN TRADISIONAL DI PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDIA

Istilah dan kondisi-kondisi hubungan pertukaran diterjemahkan secara kompleks. Terdapat dua hal yang berpengaruh untuk model tersebut. Pertama, Bharadwaj ( 1974, 1985) telah menempatkan pertukaran dalam hubungan produksi, model kondisi-kondisi dan terminologinya untuk suatu struktur yang agraris berarti suatu pemilikan, pemilik dibedakan dengan empat kelas agraris.
Di puncak kulminasi, harga diciptakan oleh pertukaran yang bersifat spekulasi dari kelas para petani besar yang tidak hanya sebagai penentu tingginya harga/nominal, tetapi juga mendominasi surplus yang dijual. Para petani menengah merespon kompetisi kepada harga yang distabilisasi oleh perilaku pertukaran dari para petani besar. Petani kecil modelnya seperti swa-sembada jangka panjang dan terlibat dalam pemasaran sporadis.
Pada dasarnya ada dua kelas-petani kecil dan tenaga kerja yang tidak memiliki tanah, secara terpaksa dilibatkan dalam pasar untuk memperoleh penghidupan. Implikasi . hubungan pertukaran untuk suplai dan penentuan harga telah dijadikan model oleh Sarkar dalam suatu teori multi-stratum formasi harga ( 1989).
Pasar tidak hanya secara ekonomis tetapi dapat juga dengan leluasa dan secara sementara dibedakan. Pola teladan umum di India melibatkan pasar berkala dengan konsentrasi perdagangan yang tidak sehat, pedagang besar menjual dengan bidang lokasi perdagangan besar dan keanekaragaman kelembagaan diatur dalam lingkup regional dan kadang-kadang internasional/ekspor ( Bohle 1992).
Walaupun lembaga perdagangan ini memelihara suatu bermacam-macam derajat tingkat otonomi berkenaan dengan format dan institusi dari produksi agrikultur yang riil, pasar tidaklah terkait ditentukan ke hubungan produksi) sebagian dari variasi di lembaga pasar dan perilaku adalah regional dan nampak sekedar menanggapi tidak kepada kebutuhan yang teknis panen dan struktur yang agraris, tetapi juga kepada spesifikasi dan distribusi modal dan informasi dan kepada unsur intervensi negara yang nyata.

POLITIK KELAS

Fox pelopor ilmu antropologi ekonomi perdagangan, suatu Kota India Utara digambarkan dengan potret para pedagang] secara politis terisolasi, secara sosial bertahan dan terpinggirkan secara sporadis dan aktivitas kelompok sangat minimal ( Fox 1968). Riset lapangan kami pada kegiatan politik para pedagang tradisional yang harus merubah keadaan tersebut.
Kewenangan politik digunakan dalam berbagai bentuk untuk manipulasi lembaga-lembaga non-politik, seperti pelayanan sosial ( untuk status), tentang agama ( untuk pengawasan para pendatang). Politik para pedagang kebutuhan pokok melalui federasi asosiasi dagang. Hipotesis fox bahwa politik para pedagang harus kuat bertahan. Hal ini adalah pilihan strategi para penganut politik oligopoly, yaitu pilihan lebih baik dipertahankan dengan cara ini. Pedagang kecil terlalu heterogen untuk membentuk satu kesatuan politis tetapi politik yang tidak langsung dan reguler yang mendukung untuk minat itu semua adalah secara kekuatan ekonomi penuh.
TINDAKAN KOLEKTIF

Berdasarkan perilaku yang berpola bukan organisasi formal, ungkapan yang paling utama seperti itu adalah tindakan via aspek pasar yang timbal balik antara komoditas pertukaran-hubungan uang dan kredit. Meskipun Folbre mencatat dengan teliti itu tentang definisi pergeseran kepentingan dan mengubah berbagai kemungkinan bagi pencapaian kepentingan kelompok untuk menciptakan suatu lingkungan strategis yang jauh lebih rumit, itu semua hanya ada dua dasar yang bersumber pada kelas dan jenis kelamin ( 1994:38), di dalam fakta historis, dalam perdagangan oligopoly local, jarang membuat kesalahan taktis.

ASPEK GENDER DAN PASAR TRADISIONAL
TEORI DAN METODOLOGI

Aspek kultur telah dibantah sebagai aspek yang berperan dalam memberi pengaruh tekanan untuk perubahan dibanding institusi sosial, tidak ada yang lebih berpengaruh dibanding lingkungan social/keluarga (Ensminger 1992);
Folbre 1994). Folbre membantah keduanya, ideologi jenis kelamin dan hubungan antar jenis kelamin adalah institusi sosial yang erat kaitannya dengan lingkungan social yang lebih luas, sebagai catatan bagi para wanita adalah tentang pemeliharaan dan perlindungan hidup, mereka cenderung bekerja untuk peran yang lebih besar, yaitu mencoba untuk berkompromi bagi parawanita yang memiliki kapasitas untuk mengimbangi dominasi ideology para kaum pria dan pengendali bagi hak milik mereka.

ISU GENDER DALAM PASAR TRADISIONAL/PEDAGANG KECIL DI MASYARAKAT INDIA

Dalam dunia perdagangan lingkup kecil/tradisional, isu gender sangat dominan. Ketiadaan hak kepemilikan atau mengendalikan atas hak milik kebendaan atau hal yang dipersamakan dengan itu, barang-barang kebutuhan pokok yang sesuai bagi para pria dan wanita memungkinkan wanita-wanita untuk berperan serta sesuai kelas ekonomi dan posisi kasta/suku bangsa sosial mereka.
Pertama, secara langsung, wanita-wanita dari kasta/suku bangsa yang sangat miskin, rendah dan wanita yang menjadi kepala rumah tangga, terbatas dan tidak berarti dan sering juga sesuai musim yang ada, ke orientasi penghidupan dan reproduksi sederhana, aktivitas dan posisi tertentu di dalam sistem (terutama pengolahan dan penjualan eceran), pertalian wilayah lokal, lokasi pasar dan transaksi tidak resmi dengan uang tunai.
Ke dua, wanita-wanita digunakan untuk perluasan dan reproduksi kasta- kasta/suku bangsa lebih tinggi dan lebih besar atas pertolongan mas kawin mereka pada perkawinan dan dalam praktek terjadi pendaftaran dengan nama samaran dalam suatu perusahaan dagang dengan suatu nama wanita-wanita pada umumnya untuk tujuan menghindari pajak.
Ketiga, di masa lalu dalam perusahaan kecil milik keluarga, upah/gaji anggota keluarga wanita diatur dengan ketentuan bahwa bagian dari upah tenaga kerja di perusahaan dalam bentuk penyediaan makanan (melalui dengan komersialisasi tenaga kerja, praktek pembayaran yang sangat minim, atau dirinya sendiri diperdagangkan.
Keempat, para pekerja upah kebetulan para wanita dari kelas yang rendah , tenaga kerja sebagian besar di penggilingan padi dan prosessebelum penggilingan. Para pekerja wanita yang bekerja di penggilingan dan memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri jarang ditemukan.
Eksploitasi seksual terhadap pekerja wanita oleh dominasi pria selalu terjadi. Dalam pasar tradisional/pedagang kecil masyarakat India secara keseluruhan senantiasa terjadi proses karakterisasi merendahkan derajat wanita oleh kaum pria. Antisipasi untuk merubah kebiasaan/kultur tersebut belum banyak dilakukan.

LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI-MIKRO
TEORI DAN METODOLOGI

Beberapa jenis usaha sistematis telah dibuat dalam rangka memperbaiki teori yang telah ter-reduksi dan melalui penghampiran dalam istilah pasar dan dalam rangka menjawab pertanyaan tentang pengertian lembaga. Kontribusi yang metodologis dari para ahli teori organisasi industri, ekonomi kelembagaan baru, dan pendekatan sistem komoditas ditinjau dengan singkat di bawah ini. Kerangka empiris yang paling awal telah diadopsi dari ekonomi organisasi industri yaitu J.S.Bain dan sekolahnya yang diperkenalkan untuk menyelidiki melalui uraian seksama kemungkinan tentang prediksi regular dari hubungan struktur pasar dan perilaku ( Bain 1959).

EKONOMI BIAYA-BIAYA TRANSAKSI ( TCE)

Pendekatan yang kedua tentang pengertian yang mendalam ekonomi biaya-biaya transaksi ( TCE) dan bentuk-bentuk pasar dan perusahaan. Institusi pasar secara konseptual seperti menjawab permasalahan organisasi informasi, tentang transaksi dan tentang hak milik, di bawah kondisi-kondisi tentang lingkungan dan factor biologi serta aspek ketidak-menentuan, perilaku oportunis dan membatasi rasionalitas. Lembaga-lembaga mikro-ekonomi akan mencerminkan biaya-biaya ini, ketidak-pastian dan hubungan ekonomi dan telah menjadi konsep minimalis. Seperti biaya-biaya dan ketidak-pastian ( Bardhan 1989; 1989b North; Williamson 1985).
Biaya-biaya transaksi telah sering digunakan dalam pengurangan di praktek-praktek dunia usaha, dan hal ini dilakukan dalam berbagai cara. Tanpa tergantung dengan isu apakah perusahaan meminimalisir biaya-biaya transaksi, satu rangkaian hipotesis empiris telah dihasilkan ( Marion et Al.1986)
Peningkatan Biaya-Biaya Transaksi itu, ceteris paribus, dengan memperpanjang jarak, konsentrasi pasar, system yang kompleks, dan mengurangi hak-hak kepemilikan, dan itu TCS mengimbangi dengan hubungan kerjasama, perjanjian standar tentang penggunaan teknologi untuk kualitas dan kuantitas barang, dan spesifikasi penanaman investasi.
Ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar biaya-biaya tersebut bagaimanapun, oleh karena antar berbagai variasi bentuk perusahaan, industri kecil mempekerjakan tenaga kerja atau keluarga sebagai alternatif pekerjaan untuk beraktivitas. Dan sampai saat ini, riset kelembagaan meliputi banyak hal atas dasar pemikiran untuk pengaturan yang sesuai kontrak dalam suatu cakupan luas tentang pasar hasil-hasil perkebunan dan pertanian telah menunjukkan bahwa ini tidak terkait dalam menentukan arah bagi teknik karakteristik panen, ke kondisi-kondisi tentang produksi pertanian atau hasil yang didapat ( Jaffee, 1990).

SISTEM KOMODITAS

Kerangka metodologis yang ketiga muncul dari pengenalan yang empiris tentang semakin besar kompleksitas dari lembaga pasar, dibanding produksi. Sedangkan SCP telah dikembangkan untuk satu lapisan transaksi, pasar di sini dipahami dalam perspektif vertical dengan format sistem, seperti berbagai macam dan tingkatan yang saling tergantung antara industri dan aktivitas dunia perdagangan, keputusan, perpindahan kepemilikan dan formasi harga.
Satu rangkaian kegiatan teknis membentuk sebuah kerangka sistem. Hal seperti itu seperti susunan system analisa, penyimpanan, transformasi, re-distribusi dan konsumsi, pencairan dalam berbagai bentuk oleh transportasi dan kredit. Tiga jenis analisa memperluas kerangka system tersebut, biaya-biaya dan margin pada setiap sektor, lokasi (tempat, volume dan kelengkapan) dan akhirnya, hubungan sosial di dunia perdagangan termasuk point utama dari kekuatan ekonomi ( Leplaideur 1992).

ORGANISASI DAN KERJA SAMA DALAM INDUSTRI KECIL DI INDIA

Standar nilai dari pendekatan kelembagaan lama ke baru ini adalah bahwa ada pemahaman yang simpang siur tentang identifikasi dari point utama kelembagaan. Anek ragam produk, Hak milik Dan Organisasi, Kondisi-Kondisi yang ada, Aktivitas, Informasi dan formasi harga dan indicator-indikator lainnya akan dibahas selanjutnya.

KEANEKA-RAGAMAN PRODUK

Beras merupakan komoditasyang tidak homogen. Di India Selatan, 20 variasi beras mempunyai harga sendiri dari masing-masing varietas. Harga cenderung sensitive meningkat bagi varietas yang berkualitas dengan kemungkinan bagi penggantian yang dipaksa dan terus meningkat secara menyeluruh, perubahan musim, lokasi. Pasar khusus beras menjadi sebuah corak tersendiri bagi ekonomi pasar.

HAK MILIK

Sistem pengendalian untuk menyempurnakan dan variable kapital yang meliputi suatu perusahaan perdagangan tradisional sangat kompleks. Format kelembagaan secara umum meliputi:
1. Yang menyangkut Ketenaga-kerjaan, pada suatu skala sempit atau pada suatu perusahaan keluarga. Perdagangan yang penuh kecurangan dapat dianalogikan sebagai produksi komoditas produksi yang timpang dan tidak ada satu format kapitalis untuk upah yang seimbang dan untuk kekurangan kapasitas tersebut berakibat pada perluasan reproduksi.
2. Perusahaan Pribadi, dengan kombinasi keluarga dan standar upah dengan standar pribadi atau kepemilikan perusahaan, dengan modal dari dalam negeri atau pun modal asing.
3. Kerjasama dilakukan tetapi kadang tanpa dengan persoalan upah tenaga kerja
4. Perdagangan dalam sebuah negara yaitu tentang kepemilikan yang bervariasi dari ketergantungan yang cukup kompleks pada negara dalam hal kepemilikn modal pada suatu perusahaan, kerja sama dalam penyediaan perusahaan terlepas dari negara..

KONDISI-KONDISI KOMPETITIF

Demikian juga, kondisi-kondisi persaingan dalam mendapatkan hasil produksi dan sistem perdagangan sangat bervariasi terutama dalam hal kepemilikan. Bhan masukan yang penting adalah tentang masalah sosial (kasta/suku bangsa dan jenis kelamin) dibanding masalah ekonomi, meskipun demikian pada masa mendatang diperlukan untuk menguasai informasi, keuangan dan aspek hubungan dalam perdagangan tradisional.

AKTIVITAS

Fungsi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pen-eksistensi-an pasar tidaklah terbatas pada pembelian dan penjualan. Paling tidak, perusahaan perdagangan boleh membeli, menjual, sebagai perantara, membuka toko, pengangkutan dan proses, produksi , pembiayaan produksi dan biaya-biaya yang ada dalam perdagangan. Jenis kombinasi aktivitas tidak berhubungan erat dengan sistem pemasaran atau dengan kondisi-kondisi persaingan. Penilaian kinerja dikompromikan secara serius oleh pola pembandingan satu sama lainSama halnya seperti sebuah produk hasil perusahaan yang beredar di pasar.

FORMASI HARGA

Nilai kemungkinan dari formasi harga bukan pasar dalam pasar agrikultur harus dibolehkan. Gagasan tentang keputusan transaksi dengan sukarela diambil ( tanpa tergantung dengan kelengkapan informasi) adalah keliru. Jika keputusan adalah sukarela, tiap-tiap keputusan akan didahului oleh suatu keputusan untuk memutuskan. Kurang lebih spekulasi yang ada pada pasar tradisional merupakan sesuatu yang cukup penting dalam perdagangan yang lebih luas, misalnya produksi beras.

KONTRAK

Bentuk kerja sama pada umumnya berkaitan dengan perjanjian-perjanjian dimasa mendatang, penentuan, pengulangan atau membentuk hubungan dalam perpindahan internal. Mereka boleh mempengaruhi perpindahan mengenai hak-hak dari pengawasan yang tidak hanya terukur dengan uang tetapi juga terukur dengan keandalan, mutu, loyalas ( Jagganathan 1987). Asosiasi jaringan sosial dengan hubungan kerja sama merupakan mekanisme untuk memperkuat konsolidasi dalam pasar, untuk mencegah intervensi luar, juga untuk mengendalikan arus informasi dan untuk menjaga komitmen tenaga kerja.

PRESTASI/PENENTUAN KINERJA

Inovasi tentang pencapaian prestasi ada tiga hal, teknologi, organisasi dan keuangan. Belakangan ini melibatkan beberapa tingkatan kurang lebih yang berperan dalam dunia usaha, para perantara yang meminjamkan permodalan sampai pada saat panen tiba, sehingga pada akhirnya pembayaran kembali dengan cara pembelian hasil panen dengan harga yang rendah dengan dipotong sejumlah pinjaman modal yang diterima sebelum panen. Dalam kondisi seperti ini, pecapaian kinerja/prestasi dalam pasar sangat ditentukan oleh analisa peng-integrasian harga ( Palaskas dan Harris-White 1993) yang diberlakukan bagi tiga bahan pokok di Barat Bengal dan Tamil Nadu tidak efisien dalam jangka pendek..

LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI MAKRO: PASAR DAN NEGARA-LEMBAGA-LEMBAGA PENENTU KEBIJAKAN.

Suatu pasar agar mampu berfungsi secara efisien dan memiliki daya saing tinggi, harus distabilkan dengan cara :
1. Kepemilikan untuk pertukaran hak milik
2. Konvensi tentang lingkup perilaku ekonomi
3. Definisi tentang legitimasi proyek
4. Aturan main tentang formasi harga
5. Konvensi tentang kewajiban
6. Sanksi hukum untuk tindak kecurangan

KESIMPULAN

Kondisi riil pasar tradisional di India ternyata jauh berbeda dari contoh yang sempurna secara teoritis dan mengungkapkan banyak hal tentang ideology/budaya yang alami. Pasar untuk komoditas ditentukan benar oleh spesifikasi pasar itu sendiri, dan terpisah dari system ekonomi pasar. Pasar riil tidak mengurangi peran perusahaan dengan format organisasi yang sebanding dan secara kontroversial, dengan hasil yang sebanding pula..
Aktivitas perusahaan dalam pasar penuh ketidak-pastian. Pasar tidaklah ditujukan hanya bagi perdagangan, tetapi bagi perdagangan dan banyak lain aktivitas. Akumulasi dari perdagangan tidak bisa dibedakan dari akumulasi pada umumnya. Institusi berguna secara teoritis dan (dan untuk beberapa pendapat masih kontradiksi) dalam praktek terpisah dengan negara, masyarakat sipil dan pasar, perusahaan dan keluarga.
Suatu analisa empiris tentang pasar tardisional di Asia Selatan sangat berbeda jauh dengn teori , terutama sekali berkenaan dengan penjelasan keanekaragaman dan kompleksitas yang ada dalam lingkungannya, hubungan antar pasar dan pertukaran bukan pasar dan lain macam distribusi dan penjelasan tentang penentuan dan perubahan.
Masing-Masing pendekatan meninjau dengan perkecualian yang mungkin melalui pendekatan sistem, telah diilhami secara langsung oleh pertanyaan teoritis dan tidak bisa terlepas dari konsep/teori yang ada . SCP mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dan dampak efisiensi struktur pasar, TCE dengan peran institusi dalam meminimalisir biaya-biaya transaksi, politik ekonomi dengan aturan main dalam pasar pada perubahan bentuk produksi dan dengan begitu ada penentuan tentang struktur dan perilaku.
Metode analisis empiris yang berwawasan luas menggunakan kerangka SCP yang horisontal di samping kerangka sistem yang vertikal, sensitifitas biaya-biaya transaksi dan analisa ekonomi dan pembedaan jenis kelamin di dalam sistem pemasaran merupakan kebenaran dari semua isu teoritis ini dan hubungan empirisme yang bervariasi antara kerangka sistem dan pasar yang riil memberikan mereka fasilitas tersebut.
Jadi sudah ada titik terang bahwa semua peng-klasifikasian ini merupakan cara pandang dan langkah pertama dalam dunia usaha yang lebih nyata untuk pengembangan teori perubahan kelembagaan, tentang teori interaksi kelembagaan dan riset empiris mereka mungkin telah dievaluasi. Kerangka metodologis ini semua membawa implikasi yang sama untuk skala dan tipe empiris. Mereka memerlukan penelitian dengan cermat dan teliti di semua tingkatan perusahaan dan lokasi. Tidak ada jalan pintas.

FREE DOWNLOAD MP3

2007-09-01T17:41:00.000-07:00

Jubing Kristianto - Becak Fantasy

DOWNLOAD LAGU MP3 Jubing Kristianto - Becak Fantasy FULL ALBUM CLICK THIS BLUE FONT
Password : fals.imzers.us Untuk Download Mp3 Jubing Kristianto - Becak Fantasy per-lagu, klik pada judul Tracklist dibawah!
_______________________________________________
Tracklist :
01. Sinaran
02. Morning Rain
03. Becak Fantasy (based on "Hai Becak" by Ibu Sud")
04. Song for Renny
05. Waiting for Sunset
06. Ayam den Lapeh
07. Theme from "Magnificent Seven"
08. Amelia
09. Burung Kakatua
10. Lullaby
11. Ayam Den Lapeh
12. Becak Fantasy
________

Maespati - Petunia

DOWNLOAD LAGU MP3 Maespati FULL ALBUM CLICK THIS BLUE FONT
Password : fals.imzers.us Untuk Download Mp3 Maespati per-lagu, klik pada judul Tracklist berikut!!
___________________________________________
Tracklist :
01. Hanya Kita
02. Diriku Dirimu
03. Darussalam
04. Tulip
05. Akhir Kisah
06. Wind Finder
07. Adalah Cinta
08. Sebuah Kisah
09. Rasakan Kini
10. Petunia
11. Tak Kenal Cinta
_____________
__________

Kampus 24 Jam Hits (IKJ)

FOR DOWNLOAD FULL ALBUM CLICK THIS BLUE FONT
Password :momogi
_____________________________________________________________________________
http://jjnq43cl37tcg71mcckw.usercash.com
http://kk8qaeb3ahrz2zwaes0eqrg.usercash.com
http://jj2wtzrqjjyhqb61uqrg.usercash.com
http://kk6twhya35wwjxlnc2e05.usercash.com
http://kk3uc3at6zdw02kmba870c.usercash.com
http://kkvuqxxc2fbcbzwcdnbq8d.usercash.com
http://jjv3de1hxa70c8jx3zaz0.usercash.com
http://lx37qufohp6ul3k7e4u122.usercash.com
http://jjuxqswk9iohv1ckj4.usercash.com
http://jj4krjqlgl717kpi2mzedd.usercash.com
http://jjjvfn0zsr9qzfntuiw51.usercash.com
http://kkiwiiietfql37u5uz5uj8.usercash.com
http://jjceaersxqvvn9zra69u1.usercash.com
http://jjeg67ml9als7wvo522sl.usercash.com
http://jjcsurpzzan1sf5b3cstju.usercash.com
http://lj9gnx1xg5hyijgcve28d6.usercash.com